RM.id Rakyat Merdeka - Kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di sejumlah daerah. Selain meminta maaf, Pemerintah siap menganalisa dan mengevaluasi MBG. Jangan sampai kasus keracunan terulang dan menelan korban lagi.
Evaluasi terhadap pelaksanaan MBG disampailan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari. Menurutnya, MBG perlu dibenahi dari berbagai sisi. Dari mekanismenya hingga kelembagaannya, dari pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga delivery di lapangan.
"Ini sedang berlangsung prosesnya, doakan secepat-cepatnya. Ini sudah wake up call," kata Qodari di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).
Qodari menjelaskan, MBG akan dirancang sebagai program dengan standar nol kasus alias zero accident. Khususnya pelaksanaan di daerah-daerah terpencil yang belum sebaik di perkotaan.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program MBG, diminta segera mecari mekanisme agar mencegah kasus keracunan. Program MBG tidak boleh dijalankan dengan kesalahan sekecil apapun.
"MBG itu harus perfect, setiap hari, sepanjang tahun, selama program ini berjalan," tegas Qodari.
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra ikut mendorong evaluasi pelaksanaan MBG. Sejak program ini digulirkan, sudah banyak terjadi keracunan massal di berbagai daerah. Bahkan siswa dari kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ikut menjadi korban.
"Pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Ketika mengalami keracunan, mereka belum mampu mendeskripsikan kondisi kesehatannya dengan jelas," ingat Jasra dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).
Baca juga : Hati-hati Transaksi, Jaga Data Pribadi
Pemerintah perlu peka terhadap kondisi kesehatan anak-anak penerima manfaat. KPAI meminta BGN segera menerbitkan instrumen panduan dan pengawasan yang wajib dilaksanakan dengan cermat.
Soal anak PAUD misalnya, perlu petugas khusus. Begitu juga bila ada situasi darurat, perlu petugas dengan alat terstandarisasi dengan baik.
Sebelumnya, KPAI telah melakukan Survei Suara Anak terhadap Program MBG di 12 provinsi. Survei melibatkan 1.624 anak, termasuk anak disabilitas, berlangsung sejak 14 April hingga 23 Agustus 2025.
Hasil survei menunjukkan persoalan serius pada kualitas makanan. Sebanyak 583 anak mengaku pernah menerima MBG dalam kondisi rusak, bau, atau basi. Bahkan, 11 anak lainnya tetap mengonsumsi makanan yang rusak karena berbagai alasan.
KPAI usul, dibentuk tim pelaksana yang bertugas memantau kualitas makanan, waktu pemberian makanan, hingga kebersihan. MBG, kata dia, bukan sekadar target peningkatan dampak ekonomi, tapi juga soal perlindungan anak.
"Anak-anak meminta perbaikan kualitas makanan, wadah penyajian, dan ketepatan waktu distribusi," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Pascasarjana Universitas YARSI Prof. Tjandra Yoga Aditama menilai, ada tiga kemungkinan penyebab terjadinya keracunan yang harus dievaluasi mendalam. Pertama, proses memasak makanan di SPPG.
"Di lini ini, harus terjamin 3 hal, kebersihan berbagai alat dan persiapannya, proses masak yang baik dan benar serta pengemasanan," jelas Tjandra.
Baca juga : Investasi Meningkat Dan Lapangan Kerja Terbuka
Kedua, kebersihan, kesegaran dan kesehatan bahan pangan baik tanaman atau hewan. Jika tinggi kadar insektisidanya, atau hewan yang dipotong dari kandang yang banyak hewan sakit, atau ada berbagai kontaminasi lain, maka makanan yang tersaji tidak sehat dan bukan tidak mungkin terjadi keracunan.
Ketiga, adalah transportasi dan penyimpanan bahannya. Keterlambatan, akan berdampak bagi kualitas dan keamanan bahan pangan. Begitu juga jika gudang penyimpanan tidak memenuhi syarat, seperti ventilasi, kelembaban suhu, maka akan berdampak pada hasil akhir produk makanan yang dikonsumsi.
"Apa yang sebenarnya terjadi dan yang harus diperbaiki, agar jangan sampai terjadi lagi," pesan Adjunct Professor Griffith University ini.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) di SPPG. Karena di berbagai daerah, informasi yang datang, SPPG tidak menjalankan SOP dengan baik.
Misalnya, tempat cuci peralatan makan yang tidak higienis. Ada juga SPPG yang tidak memiliki alat penangkap serangga. Bahkan, ada penyiapan makanan program MBG yang dilakukan di lantai.
Bila kasus ini terus berulang, Charles mendorong BGN mencoba pola lain dalam penyediaan MBG. Salah satunya dengan melibatkan kantin atau dapur sekolah. Dengan begitu, makanan yang disiapkan tidak perlu menunggu terlalu lama sebelum dihidangkan.
"Kami meminta agar BGN memperbaiki SOP, sekaligus mengawasi implementasi SOP di berbagai SPPG," ujar Charles.
Charles merinci, rata-rata persiapan bahan baku menu MBG dimulai pukul 23.00, malam sebelum distribusi. Proses memasak pukul 04.00, makanan dibungkus pukul 07.00, dan baru dihidangkan sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 siang.
Baca juga : Program 1 RT 1 APAR Ditunggu Kelanjutannya
"Jeda waktunya cukup panjang, sehingga risiko kontaminasi bakteri dan lainnya sangat tinggi," terangnya.
Seperti diketahui, kasus keracunan MBG kembali terjadi di sejumlah daerah. Yang terbaru terjadi di Garut, Jawa Barat, Kamis (18/9/2025). Sebanyak 657 siswa mengalami gejala muntah, mual, dan diare usai menyantap MBG.
Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, Kamis (18/9/2025). Sebanyak 277 siswa mengalami dugaan alergi setelah menyantap MBG. Dari jumlah itu, 32 siswa masih menjalani perawatan di RSUD Trikora Salakan, sementara 245 siswa lainnya telah diperbolehkan pulang.
Sementara itu, data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 5.360 anak keracunan MBG sejak program ini diluncurkan hingga medio September 2025.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Pemerintah menyayangkan masih terjadinya kasus keracunan MBG di sejumlah daerah. "Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional memohon maaf. Ini tidak pernah diinginkan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Prasetyo berharap, seluruh korban keracunan segera mendapat penanganan medis yang cepat. Ditekankan, kasus-kasus ini akan menjadi bahan evaluasi serius, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun BGN. Prasetyo memastikan setiap SPPG yang terbukti lalai akan dikenai sanksi.
Sementara itu, Juru Bicara BGN, Redy Hendra, mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi internal dan memastikan dapur SPPG berjalan sesuai SOP. "Kami masih fokus pada penanganan insiden keamanan tersebut," kata Redy kepada wartawan, Jumat (19/9/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.