RM.id Rakyat Merdeka - Perseteruan antara Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi dan Mimik Idayana, kian panas. Golkar selaku partai pengusung pasangan Subandi-Mimik Idayana di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024, meminta keduanya menahan diri dan fokus bekerja, karena konflik mereka kian ramai diperbincangkan di ruang publik.
Keretakan hubungan Subandi dan Mimik Idayana, bermula saat mutasi dan pelantikan 61 pejabat tinggi dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Rabu (17/9/2025) lalu.
Mimik menuding mutasi yang dilakukan Bupati Sidoarjo, Subandi, cacat prosedur dan melaporkan hal itu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Alasannya, dia tidak dilibatkan dalam proses mutasi tersebut.
Baca juga : PKS Desak Pemerintah, Kendalikan Harga Pangan!
Menyikapi masalah itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo, Adam Rusydi menyatakan, perbedaan kepentingan antar Bupati dan Wabup Sidoarjo, terutama soal ego, harus dikesampingkan. Pihaknya meminta mereka fokus bekerja, serta merealisasikan visi dan misinya yang dijanjikan pada Pilkada 2024.
“Kami berharap, ego keduanya segera mereda, dan diredam demi kepentingan utama, yakni masyarakat Sidoarjo,” ujar Adam di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Jumat (26/9/2025) malam.
Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo itu mengungkapkan, perseteruan Bupati dan Wabup Sidoarjo, kian ramai diperbincangkan di ruang publik. Sebab itu, dia meminta, Subandi dan Mimik menahan diri, agar persoalan tersebut tidak semakin besar dan memancing kemaraham masyarakat.
Baca juga : Rayakan 70 Tahun Perjalanan, CIMB Niaga Permudah Cicilan KPR Tanpa Beban
“Yang dibutuhkan masyarakat, bukan konflik yang terus membesar. Apa yang dijanjikan saat kampanye harus direalisasikan. Kalau konflik tidak segera reda, masyarakat Sidoarjo berhak dan akan menagih janji-janji politik yang sudah dijadikan dulu,” terangnya.
Selain janji politik yang harus ditunaikan, lanjut Adam, Pemkab Sidoarjo juga memiliki kewajiban untuk bersinergi dan menjalankan sejumlah program unggulan Pemerintah Pusat. Karenanya, tegas dia, Bupati dan Wabup Sidoarjo harus fokus bekerja, dan melayani masyarakat.
“Kita tidak boleh mempertontonkan konflik. Konflik hanya akan menghambat jalannya program Pemerintah Pusat ke daerah, dan berbagai program Pemerintah Daerah yang telah dijanjikan,” cetusnya.
Baca juga : Lapangan Kerja Kian Terbuka, IEU-CEPA Membuat Ekspor Makin Cuan
Adam menambahkan, dalam konflik yang terjadi antara Bupati dan Wabup Sidoarjo, kedua pihak merasa memiliki kebenaran dan keyakinan masing-masing. Namun begitu, dia meyakini, kedua pihak telah sama-sama dewasa, dan harus dapat menunjukan sikap tersebut kepada seluruh masyarakat.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.