RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan evaluasi total tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo mengutamakan keselamatan penerima manfaat dalam evaluasi ini.
Keputusan ini diambil usai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) lintas kementerian, Minggu (28/9/2025). Rapat yang digelar di Auditorium Dr.J.Leimena, Gedung Dr. Adhyatma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Jakarta, itu, atas perintah Presiden Prabowo.
Rakortas dimulai sekitar pukul 14.15 WIB, dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari.
Baca juga : Bulan Depan, Jokowi Mulai Manggung Di Luar Negeri
Selain itu, hadir juga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, dan Wakil Mendikdasmen Fajar Riza Ul Haq.
Apa hasilnya? Menko Zulhas membeberkan poin penting hasil Rakortas. Kata Zulhas, Presiden Prabowo meinginstruksikan jajarannya untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola MBG. Presiden Prabowo menekankan, keselamatan anak Indonesia jadi prioritas utama.
“Bapak Presiden begitu serius. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut generasi penerus,” kata Zulhas saat konferensi pers yang diberi judul Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Pada Program Prioritas MBG. Konfers ini bisa dilihat di kanal YouTube Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
Baca juga : Menunya Sehat, Higienis Dan Disupervisi Ahli Gizi
Dipaparkan Zulhas, salah satu poin evaluasi utama yakni SPPG yang bermasalah akan ditutup sementara, dievaluasi dan diinvestigasi. Selain itu, peningkatan kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak. Aturan berlaku untuk semua SPPG di seluruh Indonesia, bukan hanya di lokasi terjadinya keracunan.
Selanjutnya, SPPG wajib melakukan sterilisasi seluruh alat makan, proses sanitasi harus diperbaiki, terutama yang menyangkut kualitas air dan limbah. SPPG, wajib punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Arahan Presiden berikutnya, sambung Zulhas, semua kementerian dan lembaga dan pemangku kepentingan MBG, termasuk Pemerintah Daerah, wajib ikut dan aktif dalam proses perbaikan. Kementerian Kesehatan, diminta mengoptimalkan Puskesmas di seluruh Tanah Air, serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut serta memantau SPPG secara berkala.
Baca juga : Golkar Jabar Berharap MBG Diawasi Lebih Ketat
“Agar publik yakin, makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tegas Zulhas sembari menyatakan, bakal kembali menggelar rapat koordinasi soal MBG, Rabu (1/10/ 2025) mendatang.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.