Sebelumnya
Momen diplomasi publik yang paling mencolok terjadi pada bulan Mei 2024, ketika Prabowo, yang kala itu telah terpilih sebagai Presiden dan sedang menunggu pelantikan, berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Riyadh. Pada forum solidaritas Islam tertinggi ini, ia tidak hanya mengutuk ketidakadilan, tetapi secara spesifik menyerukan gencatan senjata segera dan mendesak akses tanpa halangan untuk bantuan kemanusiaan, disertai tawaran bantuan tenaga medis Indonesia.
Untuk memperkuat posisinya pasca pelantikan, Prabowo menjalankan diplomasi langsung pada akhir Mei hingga awal Juni 2024 dengan melakukan kunjungan ke sejumlah ibu kota negara kunci di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Mesir. Kunjungan-kunjungan ini menjadi saluran penting untuk membahas perkembangan terakhir mengenai Palestina dan membangun konsensus di antara negara-negara anggota OKI.
Langkah diplomatik yang paling berani dan strategis adalah kehadiran Prabowo pada pertengahan Juli 2024 pada KTT NATO di Washington D.C. Di hadapan forum yang secara tradisional didominasi oleh sekutu-sekutu utama Israel, ia dengan lantang menyampaikan keprihatinan dan posisi dunia Islam mengenai konflik Palestina. Keberanian untuk membawa suara yang seringkali berseberangan langsung ke jantung markas politik Barat ini adalah implementasi nyata dari visinya untuk menjadi "jembatan" atau penghubung.
Selain itu, tercatat pada tanggal 12-14 Januari 2025, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri Negara-Negara Berkembang Muslim di Bali. Dalam pembukaan forum, Presiden memperkenalkan inisiatif "Ketahanan Pangan Berbasis Umat" yang mengintegrasikan sumber daya Timur Tengah dengan kapasitas pertanian Indonesia. Forum ini menghasilkan komitmen bersama untuk membentuk kelompok kerja teknis yang akan melakukan pertemuan pertamanya di Jakarta pada April 2025.
Baca juga : Survei IPO: Mayoritas Publik Puas dan Percaya pada Presiden Prabowo
Setelah itu, terutama pada tanggal 3-5 Maret 2025, Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Pakistan dan Bangladesh. Di Islamabad, beliau secara resmi meluncurkan "Inisiatif Kemitraan Pendidikan Pesantren Modern" yang mencakup pertukaran 200 pelajar perdana dan program sertifikasi guru madrasah. Kesepakatan implementasi program ini ditandatangani di Dhaka dengan jadwal pelaksanaan dimulai pada tahun ajaran baru Juli 2025.
Beberapa waktu berselang, tepatnya 20 Mei 2025, Indonesia menyelenggarakan KTT Darurat OKI di Jakarta sebagai respons terhadap krisis kemanusiaan di Afrika. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo berhasil menggalang komitmen awal pembentukan Dana Kemanusiaan Islam untuk Afrika, dengan komitmen tahap pertama sebesar 200 juta dolar AS dari berbagai negara anggota. Indonesia sendiri berkomitmen menyumbang 20 juta dolar AS sekaligus menjadi trustee dana tersebut.
Menjelang akhir semester pertama 2025, tepatnya 18 Juni 2025, Presiden Prabowo menghadiri KTT G20 di Riyadh dengan membawa agenda khusus "Framework for Islamic Green Finance". Proposal ini mendapat respons positif dari beberapa negara anggota dan menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tim perumus bersama yang dijadwalkan menyelesaikan draf ini pada Kuartal I 2026.
Pada awal semester kedua, 12 Agustus 2025, Kementerian Luar Negeri mengumumkan keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memfasilitasi pertemuan pendahuluan antara perwakilan kelompok konflik Sudan. Pertemuan yang diselenggarakan di Bogor ini merupakan hasil dari diplomasi jalur kedua yang dilakukan sejak Maret 2025, dan menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan pembicaraan di tingkat teknis pada Oktober 2025 di Doha.
Baca juga : Inflasi Indonesia Terendah Di G20, Prabowo Puji Jokowi
Pelbagai kerja strategis di atas merupakan sekelumit kegiatan yang menumbuhkembangkan kepercayaan publik akan politik Islam internasional Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Ini juga akan mendorong diskusi ke ranah selanjutnya, tentang tiga strategi internasionalisasi Islam lanjutan guna menghadapi gelombang perubahan politik internasional yang lantang berjalan.
Strategi
Dalam menghadapi perubahan politik internasional yang kian masif, Indonesia hendaknya mengembangkan tiga strategi internasionalisasi Islam berkelanjutan yang relevan dan adaptif. Pertama, strategi diplomasi kemanusiaan berbasis nilai-nilai Islam universal. Indonesia konsisten memposisikan diri sebagai mediator dalam konflik-konflik di dunia Muslim, seperti yang tercermin dalam upaya penyelesaian konflik di Sudan dan pembentukan Dana Kemanusiaan Islam untuk Afrika. Strategi ini mampu bertahan dalam gejolak politik internasional karena berbasis pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang lintas-blok politik, menjadikannya acceptable bagi berbagai pihak baik dari Blok Barat maupun Timur.
Kedua, pengembangan ekonomi syariah sebagai instrumen soft power. Indonesia aktif mempromosikan Framework for Islamic Green Finance dalam forum G20 dan berbagai kerja sama bilateral. Strategi ini menunjukkan ketahanan menghadapi perubahan geopolitik karena menyentuh kepentingan praktis berbagai negara, menggabungkan prinsip keuangan syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi concern global. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia membangun aliansi strategis yang tidak terbatas pada polarisasi politik tertentu, melainkan berdasarkan mutual economic benefits.
Ketiga, diplomasi pendidikan dan pertukaran budaya Islam moderat. Melalui inisiatif seperti Kemitraan Pendidikan Pesantren Modern dengan berbagai negara, Indonesia membangun jaringan intelektual dan kultural jangka panjang. Strategi ini memiliki sustainability yang tinggi karena bekerja pada level masyarakat (people-to-people connection) yang relatif lebih stabil dibandingkan hubungan politik pemerintah. Dalam menghadapi fluktuasi politik internasional, jaringan kultural ini menjadi semacam shock absorber yang menjaga kontinuitas engagement Indonesia dengan dunia Islam global.
Baca juga : 81,5 Persen Rakyat Percaya Pemerintahan Prabowo
Ketiga strategi ini menunjukkan kemampuan adaptasi Indonesia dalam membaca tren global sekaligus mempertahankan prinsip dasar diplomasi Islamnya. Yang menarik, ketiganya saling memperkuat - diplomasi kemanusiaan membuka akses politik, ekonomi syariah memberikan konten substantif, sementara diplomasi pendidikan memastikan sustainability engagement. Namun, tantangan terbesar tetap pada konsistensi implementasi dan kemampuan menjaga kredibilitas Indonesia sebagai aktor yang netral dan legitimatif di tengah kompetisi kepentingan global yang semakin kompleks.
​Dengan demikian, komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap nilai-nilai kemanusiaan, terutama pada dimensi santri, dan pondok pesantren telah dilakukannya secara intensif, baik dalam skala nasional maupun global. Komitmen ini bukan sekadar ucapan semata, melainkan dilakukan secara sungguh-sungguh. Sebagaimana yang terlihat pada peringatan Hari Santri 2025 ini, di mana akan terbentuknya Direktorat Jenderal Pesantren.
Oleh: Prof. DR. Imam Subchi, Dosen S3 Sejarah Peradaban Islam Wakil Rektor II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.