RM.id Rakyat Merdeka - Perempuan, khususnya para ibu, memiliki peran sentral dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan Pemerintah. Keterlibatan aktif perempuan di keluarga, sekolah, dan komunitas menjadi fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Perempuan, terutama ibu, adalah garda terdepan dalam ketahanan gizi keluarga. Program MBG akan efektif bila para ibu memahami nilai gizi seimbang dan mendukung pola makan sehat anak, baik di sekolah maupun di rumah,” ujar mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda, di Jakarta, Kamis (30/10).
Erlinda menilai, selama ini pemerintah sudah melibatkan perempuan melalui wadah seperti Posyandu, PKK, dan kader gizi desa. Namun ke depan, pelibatan ini perlu lebih sistematis dan berorientasi pada penguatan kapasitas. “Perempuan tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga harus diberi ruang menjadi perancang kebijakan mikro di tingkat keluarga dan sekolah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, jika para ibu memiliki literasi gizi dan pemahaman tentang sanitasi serta keamanan pangan, mereka bukan hanya menjaga anak-anaknya sendiri, tetapi juga menjadi pengawas sosial di lingkungan sekitar. “Ini bentuk nyata perlindungan anak dari sisi hak atas gizi dan kesehatan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Erlinda menyebut Program MBG sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar anak atas gizi dan makanan layak. Program ini diyakini berdampak pada penurunan stunting dan malnutrisi, serta meningkatkan konsentrasi belajar, kehadiran, dan prestasi akademik siswa.
Baca juga : Jerry Hermawan Lo Serahkan Beasiswa Kelapa ke Mahasiswa Unhas
“MBG adalah investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia. Anak-anak yang mendapatkan gizi seimbang akan tumbuh sehat secara fisik dan mental, sehingga mampu belajar dengan baik dan berdaya saing di masa depan,” ujarnya.
Meski begitu, Erlinda mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak dilakukan seragam di seluruh daerah tanpa memperhatikan kondisi sosial-ekonomi dan ketersediaan pangan lokal. Pemerintah daerah harus menggunakan pendekatan berbasis data dan kontekstual.
“Misalnya dengan pemetaan status gizi per wilayah oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, serta melibatkan tenaga ahli gizi di sekolah. Ini penting agar intervensi tepat sasaran dan berdampak nyata,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan transparansi publik. Menurutnya, keberhasilan MBG bergantung pada koordinasi antar kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Desa.
“Program MBG memerlukan pengawasan lintas sektor dengan koordinasi kuat, misalnya di bawah Kementerian Sekretariat Negara atau Sekretariat Wakil Presiden. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan berkala agar akuntabel dan transparan,” katanya.
Baca juga : Sandra Dewi Cabut Gugatan Keberatan Penyitaan
Erlinda menambahkan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting. Organisasi perempuan seperti PKK, Dharma Wanita, dan organisasi keagamaan perempuan perlu dilibatkan dalam pengawasan kualitas makanan, distribusi, serta edukasi gizi.
“Ketika masyarakat, terutama organisasi perempuan, dilibatkan aktif, MBG akan menjadi gerakan sosial bersama, bukan sekadar proyek pemerintah. Dengan begitu, rasa memiliki masyarakat terhadap program ini akan tumbuh dan keberlanjutannya lebih terjamin,” ujarnya.
Ia menyebut perempuan, khususnya ibu, sebagai “guru pertama dan utama” dalam pendidikan gizi anak. Ibu bisa memperkenalkan nilai gizi sejak dini, mengajarkan anak mengenal karbohidrat, protein, dan vitamin dalam makanan sehari-hari. Literasi gizi sederhana ini sangat efektif jika dilakukan konsisten.
Pemerintah, lanjutnya, perlu memperkuat literasi gizi melalui Posyandu, sekolah, dan platform digital agar rumah tangga menjadi perpanjangan tangan negara dalam memastikan generasi muda tumbuh sehat dan berkarakter.
“Kalau keluarga memahami gizi, maka efek program MBG tidak berhenti di sekolah, tapi berlanjut di rumah. Anak-anak akan tumbuh dengan kebiasaan makan sehat yang terbawa sampai dewasa,” ujarnya.
Baca juga : Para Sultan dan Tokoh Bangsa Deklarasikan Forum Keberagaman Nusantara
Selain aspek gizi, Erlinda menilai MBG juga berpotensi memperkuat ekonomi lokal. Ia menyarankan agar dapur penyedia MBG menggunakan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM sekitar sekolah.
“Kalau bahan makanan MBG diambil dari petani dan pelaku UMKM sekitar sekolah, maka dampaknya ganda. Anak-anak mendapatkan makanan segar dan bergizi, sementara perekonomian lokal ikut tumbuh. Ini model pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, perempuan bisa dilibatkan lebih luas dalam aspek ekonomi, seperti pelatihan pengolahan makanan sehat lokal dan pengelolaan dapur higienis. “Dengan begitu, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga pelaku ekonomi yang berdaya,” ujarnya.
Erlinda menegaskan, MBG harus dipandang bukan sekadar bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang negara dalam pembangunan sumber daya manusia. Dia menegaskan, anak yang sehat dan bergizi baik adalah modal utama bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Keberhasilan MBG akan menjadi tonggak penting menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami berharap MBG bukan hanya tentang memberi makan anak-anak, tapi juga membangun masa depan bangsa. Setiap sendok nasi bergizi yang diberikan hari ini adalah investasi bagi generasi penerus Indonesia,” pungkas Erlinda.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.