RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Ikatan Keluarga Pesisir Selatan (IKPS) Kota Lubuklinggau yang juga akademisi perguruan tinggi swasta, Dr. Azizil Fikri meminta seluruh pihak menghormati jasa para pemimpin bangsa.
Ajakan ini merespons polemik pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menolak gelar pahlawan untuk Soeharto dengan menyinggung pengalaman pribadi keluarga Bung Karno di era Orde Baru.
Bagi Fikri, ini memang menyentuh ranah emosional yang sensitif. Namun, menurutnya, bangsa ini perlu menyikapi hal itu dengan kebijaksanaan dan kedewasaan sejarah.
“Kami memahami bahwa sejarah bangsa ini menyimpan luka dan kompleksitas emosional. Namun sudah sepatutnya kita semua menunjukkan empati tanpa harus membuka kembali luka lama,” ujar Fikri dalam keterangannya, Sabtu (8/11/2025).
Baca juga : BRI Ajak Generasi Muda Jaga Ekosistem Lingkungan Lewat Penanaman Mangrove
Dia menegaskan, penting bagi publik untuk menaruh apresiasi dan empati terhadap semua keluarga besar tokoh bangsa, baik dari masa kepemimpinan Soekarno maupun Soeharto, atas pengorbanan mereka terhadap negara.
“Ruang publik seharusnya menjadi tempat untuk memperkuat pemahaman sejarah, bukan memperuncing perbedaan emosional. Isu yang menyentuh perasaan pribadi para keluarga tokoh bangsa perlu dibicarakan dengan kehati-hatian,” imbuhnya.
Dia menekankan, penghargaan terhadap jasa seorang tokoh bangsa harus dilakukan secara objektif dan utuh, tanpa dikotomi antara era kepemimpinan yang satu dan lainnya.
“Indonesia berdiri di atas fondasi perjuangan kolektif. Tak dapat dipungkiri, setiap pemimpin memiliki jasa dan kontribusi yang nyata bagi bangsa, termasuk Pak Harto yang memimpin selama puluhan tahun dan menorehkan capaian besar dalam bidang pembangunan dan stabilitas nasional,” jelasnya.
Baca juga : Menkop: Kopdes Merah Putih Langkah Strategis Kembalikan Perekonomian Bangsa
Menurutnya, kedewasaan sebuah bangsa tercermin dari kemampuannya berdamai dengan masa lalu. Ia mengajak semua pihak untuk menempatkan semangat rekonsiliasi di atas rivalitas politik dan luka sejarah.
“Indonesia adalah negara damai. Kita tidak boleh mewariskan dendam antar generasi hanya karena perbedaan pandangan sejarah antar elite. Sudah saatnya kita mengambil pelajaran dari masa lalu dan melangkah bersama membangun masa depan,” tegasnya.
Lebih jauh, Azizil juga menyoroti pentingnya peran partai politik dalam menanamkan semangat perdamaian dan persatuan, bukan memperlebar jarak perbedaan.
“Kami percaya tidak ada partai yang mengajarkan kebencian. Semua partai membawa visi persatuan dan kebaikan bagi bangsa. Karena itu, elite politik harus menunjukkan kedewasaan dengan mengedepankan narasi rekonsiliasi, bukan trauma masa lalu,” tuturnya.
Baca juga : Buku Pendidikan Bermutu Untuk Semua Gali Pemikiran Abdul Mu’ti
Azizil menilai, perdebatan seputar gelar Pahlawan Nasional seharusnya dijadikan momentum untuk menguatkan konsensus kebangsaan, bukan sebaliknya.
“Mari kita jaga semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan arif dan proporsional. Menghormati jasa setiap pemimpin berarti menjaga warisan bangsa agar tetap utuh, tidak terpecah oleh perbedaan sejarah maupun politik dan penganugerahan ini jadi momentum kebangsaan,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.