RM.id Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, praktik suap di lingkungan Pemerintah Daerah masih mendominasi kasus korupsi di Indonesia.
Data komisi antirasuah menunjukkan bahwa 51 persen perkara yang ditangani terkait dengan pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif.
Karena itu, KPK mendorong pimpinan daerah untuk memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Baca juga : Manchester City Vs Liverpool, Duel Mantan Juara
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan hal tersebut saat memberikan materi dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 bertema “Penguatan Integritas untuk Mengikis Perilaku Koruptif dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah” di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta, Rabu (5/11/2025).
“Sebanyak 51 persen perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,” tegas Fitroh di hadapan 25 wali kota dan bupati peserta kursus, dikutip Sabtu (8/11/2025).
Fitroh memaparkan, dari total 1.666 perkara yang telah ditangani KPK, sebanyak 854 melibatkan pejabat daerah. Ia menilai fenomena ini berkaitan erat dengan tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah, yang kemudian mendorong praktik transaksional.
Baca juga : Ganggu Mobilitas Warga, Trotoar Rusak Di Jakarta Segera Diperbaiki Dong
“Para kandidat sering terjebak dalam lingkaran pemodal yang kemudian menuntut imbal balik berupa proyek. Inilah akar dari banyak kasus korupsi di daerah,” jelasnya.
Ia menegaskan, korupsi selalu berawal dari niat jahat, meskipun sering dibungkus dengan dalih kebutuhan politik atau budaya permisif.
Menurut Fitroh, pencegahan korupsi harus dimulai dari kesadaran diri dan komitmen moral untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Baca juga : WTA Finals 2025, Sabalenka Tembus Babak Pamungkas
Ia menekankan pentingnya pengawasan internal, transparansi anggaran, serta pemanfaatan teknologi digital seperti e-procurement, e-planning, dan e-audit.
Selain integritas, Fitroh menilai bahwa pemimpin harus memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. “Puncak kualitas seorang pemimpin adalah kebijaksanaan,” ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.