RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah untuk ekstra hati-hati terkait rencana pengiriman pasukan perdamaian (peacekeeper) ke Jalur Gaza.
Ia mendesak agar misi Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki kejelasan mandat agar tidak justru terjebak dalam pertempuran. Menurutnya, semangat tinggi pemerintah harus dibarengi dengan definisi misi yang tegas.
"Saya tahu kita bersemangat untuk mengirim pasukan-pasukan penjaga perdamaian. Namun, kita harus memastikan bahwa misi kita benar-benar jelas," kata Dino dalam diskusi bertajuk “Peran Indonesia di G20 dan Tata Dunia Selanjutnya” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (25/11).
Baca juga : PT Diamond Citra Propertindo Luruskan Soal Alamat Kantor Perusahaan
Ia mewanti-wanti risiko fatal jika pasukan Indonesia justru bergesekan dengan otoritas setempat. Menurutnya, posisi Indonesia harus murni sebagai penengah, bukan menjadi pihak yang ikut mengangkat senjata yang justru merugikan posisi TNI.
"Risiko besar itu adalah bila kita sampai berbenturan dengan pemerintah setempat. Itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Kita tidak ingin berperang dengan siapa pun," tegasnya.
Pendiri Foreign Policy Community Indonesia (FPCI) itu menyebut kesepakatan damai antara Israel dan Hamas adalah syarat mutlak sebelum pasukan masuk. Tanpa adanya 'lampu hijau' dari kedua belah pihak, ia khawatir Indonesia akan bernasib sama dengan negara lain yang pasukannya malah terseret konflik lokal.
Baca juga : Ikuti Jejak Ahmad Ali, Pentolan NasDem Sultra Hijrah Ke PSI
"Harus ada kesepakatan damai. Dulu pernah terjadi, negara yang mengirim pasukan malah terseret ke dalam konflik lokal. Kita tidak menginginkan hal itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Dino menyoroti kritik Hamas terhadap kerangka perdamaian PBB yang dinilai masih mengacu pada proposal era Donald Trump. Ia menekankan misi ini harus dipastikan bermuara pada solusi dua negara, mengingat persepsi kuat bahwa Israel ingin mencaplok lebih banyak wilayah Palestina.
"Penting bagi kita memastikan itu menjadi tujuan akhirnya bagi semua pihak. Jelas, kita tidak menginginkan konfrontasi apa pun," pungkas mantan Duta Besar Indonesia untuk AS tersebut.
Baca juga : Mendagri–Menhub Bahas Pengamanan dan Pengendalian Inflasi Jelang Nataru
Pernyataan ini disampaikan jelang perhelatan Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 yang akan digelar pada 29 November mendatang. Dalam forum tersebut, posisi strategis Indonesia dalam tata kelola dunia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi bahasan utama.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.