RM.id Rakyat Merdeka - Upaya reformasi tata kelola haji kembali memasuki babak panas. Sikap tegas Staf Khusus Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam membersihkan praktik rente dinilai memicu gelombang perlawanan dari kelompok-kelompok yang selama puluhan tahun menikmati keuntungan besar dari sistem perhajian nasional.
Sejarawan dan Koordinator Forum Guru Besar Indonesia, Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono menyebut, isu rente dalam penyelenggaraan haji bukanlah hal baru.
Sejak masa kolonial Hindia Belanda, pelayaran haji dikendalikan perusahaan kapal dan makelar yang kerap memanipulasi biaya dan informasi.
Regulasi ketat Ordonnantie op het Toezicht op de Zending naar Mekka (1859) bahkan membuka ruang permainan baru bagi para perantara. Setelah kemerdekaan, pemerintah berupaya menata kembali penyelenggaraan haji, namun praktik rente tetap bertahan.
Baca juga : Atasi Gesekan Antar Umat Beragama, PKB Gelar Kemah Pemuda Lintas Iman
Masuknya biro travel swasta pada 1990-an memperluas ruang permainan, melahirkan apa yang disebut publik sebagai “kartel haji”.
Dalam situasi yang sudah mengakar ini, langkah Dahnil memperketat pengawasan disebut sebagai pemicu utama resistensi. Berbagai sumber menyebut Dahnil dikenal tidak bisa dinegosiasi dalam isu integritas, termasuk terhadap broker kuota dan pelaku bisnis besar yang selama ini memanfaatkan celah sistem.
Nilai dana penyelenggaraan haji yang mencapai Rp 18–20 triliun disebut menjadi magnet kuat bagi kelompok yang terusik oleh kebijakan pengetatan.
Praktik jual beli kuota, manipulasi data keberangkatan, hingga keterlibatan oknum birokrasi disebut semakin terhambat sejak
Baca juga : Pemilu Nasional Dan Lokal Dipisah, Pengawasan Kuat
Dahnil memasukkan mantan penyidik KPK dan aparat kejaksaan ke dalam sistem pengawasan. Kondisi tersebut memicu kegelisahan sejumlah aktor politik dan jaringan mafia haji yang merasa ruang geraknya semakin sempit.
Penolakan pun muncul dalam bentuk serangan terhadap pribadi Dahnil maupun Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan. Pola yang muncul disebut mirip operasi karakter melalui aktivis bayaran, akun anonim, dan upaya mengadu domba dengan tokoh organisasi besar.
Prof. Singgih menilai, situasi ini mengulang siklus sejarah. Menurutnya, setiap upaya penertiban sejak era kolonial hingga Orde Baru selalu memunculkan perlawanan dari kelompok yang kehilangan keuntungan.
“Masalah utama bukan hanya siapa pemimpinnya, tetapi konsistensi negara dalam menegakkan tata kelola haji sebagai pelayanan publik, bukan arena rente,” ujarnya. Prof. Singgih, Selasa (2/12/2025).
Baca juga : Mentan Terima Walkot Sabang dan Batam Pukul 6 Pagi, Bahas Pertanian
Menurutnya, langkah Dahnil sejalan dengan tradisi integritas yang telah lama melekat dalam kiprahnya. Namun, pertempuran kali ini berbeda karena melibatkan jaringan ekonomi dan politik besar yang bertahan puluhan tahun.
Sejarah, katanya, akan mencatat apakah benteng reformasi yang kini dijaga Dahnil tetap berdiri atau justru berhasil dijatuhkan oleh tekanan kelompok rente.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.