RM.id Rakyat Merdeka - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung usulan Partai Golkar terkait penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung. Asalkan, tidak memicu gejolak publik, khususnya dari para pendukung Pemilu langsung.
“PAN setuju Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih melalui DPRD, dengan catatan seluruh partai politik bersepakat bulat menerima mekanisme Pilkada tidak langsung,” kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi di Jakarta, Senin (22/12/2025).
Viva mengatakan, kunci dari penetapan aturan main Pemilu 2029, termasuk Pilkada, berada di tangan partai-partai politik di Senayan yang saat ini bersama Pemerintah tengah membahas revisi UndangUndang (UU) Pemilu.
Terkait aturan main pesta demokrasi lima tahunan tersebut, Viva mengakui, isu ini menjadi perhatian publik, termasuk para pegiat demokrasi. Hingga kini, kata dia, mekanisme Pilkada langsung dan tidak langsung masih kerap menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Baca juga : Kejagung Antarkan Langsung Seorang Jaksanya Ke KPK
“Yang terpenting tidak menimbulkan pro dan kontra secara tajam dan meluas di publik, karena setiap pembahasan UU Pilkada kerap memancing demonstrasi besar secara nasional,” ujarnya.
Viva juga membenarkan, secara umum Pilkada yang dipilih melalui DPRD tidak melanggar konstitusi. Dia menegaskan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit, apakah Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD.
“Secara hukum tata negara, UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau oleh DPRD. Keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis,” jelasnya.
Hal tersebut, lanjut Yoga, diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis.
Baca juga : Sasar Penciptaan Green Jobs, Danantara Dan PLN Buka Peluang Investasi Hijau
Selain itu, kata Viva, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memutuskan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” merupakan open legal policy yang berada di bawah kewenangan DPR dan Pemerintah. Namun, dalam kajian akademis, pro dan kontra antara Pilkada langsung dan tidak langsung masih terus berlangsung hingga saat ini.
“Bagi pihak yang setuju Pilkada tidak langsung, alasannya antara lain karena lebih efektif dan efisien dari sisi biaya, serta dapat mengurangi potensi konflik suku, agama, adat, dan ras. Faktor primordial sering kali masuk ke dalam turbulensi politik dan memicu politik SARA, dan hal itu yang ingin dihindari,” paparnya.
Viva menambahkan, Pilkada melalui DPRD dapat menekan potensi praktik politik uang. Meski demikian, dia mengakui potensi keterlibatan anggota dewan dan partainya dalam politik uang tetap ada.
“Karena itu, harus ada penanganan khusus terkait pencegahan (politik uang) oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.
Baca juga : ASN Yang Urus Layanan Publik Tetap Ngantor Kok
Di sisi lain, kata Viva, para pendukung Pilkada langsung juga memiliki semangat yang tidak kalah kuat. Mereka beranggapan bahwa pemilu langsung memberikan legitimasi politik yang lebih kuat kepada calon terpilih.
“Argumentasi pihak yang setuju Pilkada langsung antara lain karena menghargai makna kedaulatan rakyat dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memilih secara langsung,” kata Viva.
Sebelumnya, Partai Golkar menetapkan usulan Pilkada melalui DPRD sebagai salah satu keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
“Partai Golkar mengusulkan Pilkada melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya,” kata Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.