Sebelumnya
“Hamba-hamba iblis yang ada di Indonesia ini. Hamba iblis berkaki dua. Bukan roh-roh gelap. Ini manusia, bukan roh gelap, tapi mereka aktif untuk menghantam kami,” tegas Hashim.
Diketahui, isu soal kepemilikan kebun sawit oleh Prabowo banyak bertebaran di media sosial. Di X, akun @jatamnas sempat mengunggah sebuah peta banjir besar yang melumpukan Aceh terjadi di wilayah yang salah satu konsesi hutannya dimiliki oleh Prabowo melalui PT Tusam Hutani Lestari (THL). Perusahaan HTI yang menguasai sekitar 97 ribu hektar hutan di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara.
Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang, HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama‑sama menggerus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai, merusak daerah tangkapan air, dan melemahkan kemampuan alam menahan limpasan hujan.
Baca juga : Pesan Purbaya Di Hari Ibu “Nggak Usah Khawatir, Ekonomi Membaik...”
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni sempat mengonfirmasi kepemilikan Prabowo di THL. Kata Raja Juli, THL tercatat memiliki 20.000 hektar lahan hutan di Serambi Mekah. Namun, lahannya kini sudah diberikan kepada World Wide Fund for Nature (WWF).
“Itu punya beliau dan sudah diserahkan untuk koridor Gajah yang bekerja sama dengan WWF,” sebut Raja Juli di Kompleks Istana, Senin (15/12/2025).
Menurut Raja Juli, pembahasan tentang pengalihan lahan THL menjadi area konservasi Gajah dimulai saat Prabowo bertemu dengan Raja Charles II di Inggris, pada akhir 2024. Saat itu, WWF meminta 10.000 hektar lahan THL, tapi Prabowo justru menyerahkan 20.000 hektar.
Baca juga : Musyawarah Daerah Tak Boleh Terpengaruh Konflik Internal
“Bahkan seluruh konsesi PBPH-nya diserahkan untuk membuat koridor gajah yang sekarang sudah berdiri bersama dengan WWF. Kami kerja erat,” terangnya.
Sementara, WWF Indonesia menilai musibah banjir bandang dan longsor Sumatera merupakan dampak dari proses panjang akibat tata kelola lingkungan yang bermasalah selama bertahun-tahun. Hal itu disampaikan CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda meluruskan informasi yang menyebutkan THL sebagai penyebab banjir.
“Terlihatnya ini sesuatu yang akumulasi ya. Jadi, ini sebetulnya akibat dari pengelolaan yang bertahun-tahun ya, belasan tahun jadi bukan hanya sesaat,” kata Aditya.
Baca juga : PAN Ikut Golkar, Dukung Pilkada Tidak Langsung
Ia menyatakan, kerusakan ekosistem dan lemahnya pengawasan bukan persoalan yang muncul secara tiba-tiba.
Menurut Adit, akar penyebab bencana harus dilihat dari rangkaian kebijakan masa lalu yang memberikan ruang besar bagi eksploitasi kawasan hutan, tanpa mitigasi yang memadai. [UMM/MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.