RM.id Rakyat Merdeka - Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini menawarkan konsep “pilkada jalan tengah” melalui penerapan metode campuran sebagai alternatif sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Dalam skema tersebut, proses pemilihan dilakukan melalui dua tahap legitimasi. Tahap pertama bersifat elektoral, yakni rakyat memilih calon anggota DPRD dalam pemilihan legislatif. Tiga calon legislatif dengan suara terbanyak di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
Tahap kedua bersifat institusional, yakni setelah DPRD terbentuk, lembaga legislatif daerah tersebut memilih satu dari tiga kandidat sebagai kepala daerah.
Baca juga : Pengecoran Dikebut, Jembatan Di Nagari Malalak Agam Segera Tersambung
Menurut Didik, metode campuran tetap menjaga prinsip kedaulatan rakyat karena kandidat kepala daerah berasal dari suara terbanyak masyarakat dalam pemilu legislatif. Dengan demikian, kepala daerah terpilih tetap memiliki legitimasi elektoral yang nyata.
Ia menegaskan, konsep tersebut bukan merupakan kemunduran demokrasi atau kembali ke model pemilihan tertutup seperti era Orde Baru, melainkan bentuk demokrasi berlapis atau two-step legitimacyuntuk mengurangi praktik politik uang dalam pilkada langsung.
“Metode ini tetap demokratis, tetapi berupaya memutus mata rantai politik uang yang selama ini mencemari pilkada langsung,” kata Didik.
Baca juga : Pakai Motor, Polres Aceh Tengah Salurkan Logistik Ke Korban Bencana
Ia menilai, kelebihan lain dari skema pilkada jalan tengah adalah menekan tingginya biaya politik. Pilkada langsung, menurutnya, sering memicu biaya kampanye yang sangat mahal, mendorong praktik politik uang, serta menciptakan ketergantungan kandidat pada pemodal besar.
“Situasi itu berpotensi melahirkan korupsi setelah terpilih karena adanya dorongan untuk mengembalikan modal politik,” ujarnya.
Namun demikian, Didik juga mengakui metode campuran memiliki kelemahan, terutama potensi transaksi politik di DPRD pada tahap kedua pemilihan. Risiko lobi tertutup, barter kepentingan, hingga politik fraksi dinilai tetap dapat terjadi apabila integritas dan transparansi DPRD lemah.
Baca juga : Prabowo Ucapkan Selamat Natal Dan Tahun Baru, Ajak Perkuat Solidaritas
Ia menekankan, keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kualitas anggota DPRD serta ketatnya aturan main dalam proses pemilihan. Untuk itu, ia mengusulkan pengawasan ketat dengan melibatkan lembaga penegak hukum.
Didik menyarankan agar pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka dan disiarkan kepada publik, disertai larangan keras transaksi politik, uji publik terhadap kandidat, sanksi pidana berat bagi pelaku suap, serta kehadiran pengawas dari KPK, kejaksaan, kalangan akademisi, dan masyarakat sipil.
Dengan pengawasan ketat terhadap jumlah pemilih yang terbatas di DPRD, ia menilai potensi politik uang dan risiko korupsi pasca-terpilih dapat ditekan secara signifikan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.