RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari memastikan proses pembersihan Pondok Pesantren (Ponpes) Islam Terpadu Darul Mukhlisin di Aceh Tamiang telah tuntas.
Pemerintah pusat kini tengah mempercepat proses pemulihan infrastruktur dengan memberikan perhatian khusus pada izin pemanfaatan kayu hanyut sisa banjir untuk rekonstruksi.
Qodari menjelaskan bahwa percepatan penanganan ponpes tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
Baca juga : KSP Pastikan Ponpes Darul Mukhlisin Aceh Tamiang Bersih dari Tumpukan Kayu
"Tempat ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Memang ada instruksi khusus, Pak Seskab dan tentunya arahan dari Bapak Presiden Prabowo untuk menangani Pesantren Darul Mukhlisin ini dengan sebaik-baiknya, secepat-cepatnya," kata Qodari saat meninjau lokasi, Kamis (15/1).
Dalam peninjauannya, Qodari mendapati fakta bahwa posisi pesantren secara tidak langsung menjadi benteng penahan jutaan batang kayu hanyut. Hal ini membuat laju material banjir tidak menghantam permukiman warga di sekitarnya, meski konsekuensinya kompleks pesantren mengalami kerusakan parah.
Meski tumpukan kayu raksasa sudah berhasil dibersihkan dari area pesantren seluas 2,5 hektare tersebut, asrama santri masih belum bisa dihuni karena endapan lumpur dan kerusakan struktur.
Baca juga : OTT Pegawai Pajak Jakut, KPK Sita Uang Ratusan Juta
"Alhamdulillah berkat kerja sama semua pihak, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, hingga BUMN WIKA, tempat ini pelan-pelan mulai dibersihkan. Kita lihat sudah tidak ada lagi kayunya," imbuhnya.
Salah satu kendala dalam proses rekonstruksi adalah legalitas pemanfaatan kayu sisa banjir. Pendiri Pesantren Darul Mukhlisin, Haji Zakwan, meluruskan isu yang menyebut pihak pesantren telah menggunakan kayu-kayu tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh material kayu masih utuh karena pihaknya patuh terhadap aturan hukum.
"Belum ada kayu yang digunakan, masih utuh. Untuk bisa menggunakan kayu tersebut, kami perlu izin resmi dari pemerintah pusat," ujar Zakwan.
Baca juga : Pesantren Darul Mukhlisin Aceh Tamiang Terus Dibersihkan, Meski Minim Penerangan
Merespons hal tersebut, Qodari berjanji bahwa KSP akan mengawal proses perizinan di tingkat kementerian agar kayu-kayu tersebut dapat segera dimanfaatkan secara legal sebagai material bangunan untuk memperbaiki asrama dan ruang kelas.
"Akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa segera selesai," pungkas Qodari.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.