BREAKING NEWS
 

Ara Gaspol Tangani Kawasan Kumuh di Papua Barat Daya

Reporter & Editor :
MUHAMAD FIKY
Jumat, 23 Januari 2026 20:37 WIB
Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Jakarta, Jumat (23/1/2026). Foto: Kementrian PKP.

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani kawasan kumuh di Papua Barat Daya secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan.

Penanganan tidak hanya menyasar perbaikan fisik permukiman, tetapi juga peningkatan kualitas hidup serta ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Maruarar saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Baca juga : Jasa Raharja Gercep Tangani Kecelakaan Kereta Api Di Tebing Tinggi

Menurutnya, penanganan kawasan kumuh harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, penataan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), hingga penguatan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan.

“Konsepnya harus utuh. Bukan hanya rumah dan lingkungannya yang dibenahi, tetapi juga potensi ekonomi serta kualitas sumber daya manusia masyarakat,” ujar Maruarar yang akrab disapa Ara.

Adsense

Dalam pertemuan tersebut, Ara juga membahas program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai instrumen penting dalam penanganan permukiman kumuh.

Baca juga : Prabowo Gelar Ratas Penertiban Kawasan Hutan di Sela Lawatan ke London

Politisi Partai Gerindra itu memastikan seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya memperoleh akses BSPS secara adil dan proporsional.

Penetapan kuota BSPS mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menunjukkan Pulau Papua memiliki persentase penduduk miskin yang relatif tinggi sehingga menjadi prioritas dalam kebijakan perumahan nasional.

Selain BSPS, Ara mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan program lain, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Kredit Program Perumahan (KPP) guna menggerakkan pembangunan kawasan dan ekonomi lokal.

Baca juga : Kapolri Dan Mbak Titiek Panen Raya Jagung

“Manfaatkan Kredit Program Perumahan agar developer, kontraktor, toko bangunan, dan UMKM ikut menyala,” tegasnya.

Ara berharap penanganan kawasan kumuh yang terintegrasi dengan berbagai program perumahan dan pembiayaan tersebut mampu meningkatkan kualitas permukiman sekaligus kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya secara berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense