RM.id Rakyat Merdeka - Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai, keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace bisa dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk mendorong perdamaian permanen di Palestina.
Inisiator GKB-NU, Hery Haryanto Azumi menyatakan, secara umum pihaknya menyambut baik inklusi Indonesia dalam Board of Peace karena sejalan dengan cita-cita Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni ikut mewujudkan perdamaian dunia.
“Ini juga sesuai dengan kebutuhan dan konteks global hari ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan internasional melalui pendekatan multilateralisme,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (26/1/2026).
Hery menilai, keterlibatan langsung Indonesia dalam forum elit tersebut membuka peluang untuk menyuarakan kepentingan nasional, sekaligus kepentingan negara-negara Global South, termasuk negara-negara Muslim, di hadapan negara-negara Global North yang tengah menghadapi krisis kapitalisme global.
Baca juga : Gabung Board Of Peace, Komitmen Moral Indonesia Dukung Perdamaian Dunia
“Bergabung dalam Board of Peace memberi kesempatan bagi Indonesia tidak hanya menyampaikan rekomendasi, tetapi juga bertindak nyata mewujudkan suara hati entitas-entitas yang termarjinalkan dalam sistem dunia,” jelasnya.
Namun demikian, GKB-NU mengingatkan, pembangunan kembali dan rehabilitasi Gaza harus berada dalam kerangka Two-State Solution sesuai Oslo Accords 1993.
"Inklusi warga Gaza dan Palestina secara umum merupakan syarat mutlak keberlangsungan program Board of Peace,” tegasnya.
Menurut GKB-NU, Abraham Accords dan Board of Peace harus berjalan sesuai peta jalan Oslo Accords yang berintikan pengakuan penuh terhadap entitas Israel dan Palestina secara bersamaan.
Baca juga : PGN Dorong Pengembangan Jargas Lewat Kolaborasi Strategis
“Tanpa komitmen terhadap Two-State Solution, setiap inisiatif hanya akan menjadi ‘rem sementara’ sebelum konflik kembali meletus dalam skala yang lebih besar dengan aktor yang lebih kompleks,” ingatnya.
Selain itu, GKB-NU juga mengingatkan agar Pemerintah Indonesia tidak terjebak dalam agenda Blok Kemapanan (Establishment Bloc) yang berhadapan dengan Blok Perlawanan (Resistance Bloc).
“Justru Indonesia harus berperan sebagai jembatan di antara dua blok historis tersebut,” tuturnya.
GKB-NU memandang peran Nahdlatul Ulama dan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya sangat dibutuhkan sebagai sandaran politik bagi langkah Pemerintah Indonesia di dalam Board of Peace.
Baca juga : BNI dan Siemens Dorong Pembiayaan Rp300 Miliar Perkuat Ekosistem Kelistrikan
Termasuk, jika hal tersebut berujung pada tuntutan pengakuan resmi terhadap Negara Israel dan pembukaan hubungan diplomatik dengan Indonesia.
“Oleh sebab itu, GKB-NU merasa perlu membangun dialog dengan Pemerintah Indonesia agar pandangan NU mengenai Negara Palestina Merdeka dan relasi dengan Israel dapat diakomodasi,” tuturnya.
Ia menegaskan komitmen NU terhadap perjuangan Negara Palestina Merdeka bersifat final dan mengikat.
“Berlaku kaidah al-amru bi syai’ amrun bi wasailihi. Jika syarat berdirinya Negara Palestina Merdeka adalah perdamaian dengan Israel, maka kerangka dan mekanismenya harus disepakati serta dijalankan secara konsisten,” pungkas Hery.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.