KNPI Dukung Presiden Prabowo Gabung Dewan Perdamaian Palestina

RM.id  Rakyat Merdeka - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Gerakan Pemuda Non-Blok (GNB) menyatakan dukungan terhadap keputusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia terlibat dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian Palestina.

Ketua Umum DPP KNPI, Tantan Taufiq Lubis, mengatakan langkah tersebut bertujuan memperkuat upaya perdamaian di Palestina, khususnya dalam mendorong gencatan senjata permanen dan mendukung rekonstruksi Gaza.

“Keikutsertaan Indonesia diarahkan untuk memajukan perdamaian yang adil dan berkelanjutan, yang berlandaskan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara sesuai hukum internasional,” kata Tantan.

Menurutnya, keberadaan Board of Peace menjadi relevan karena penyelesaian isu Palestina selama ini mengalami kebuntuan di tingkat global.

“Isu Palestina berada dalam deadlock struktural. Resolusi PBB banyak yang tidak dijalankan, mekanisme multilateral melemah, dan kekuatan besar justru sering menjadi bagian dari masalah,” ujar Tantan, yang juga menjabat Ketua Gerakan Pemuda Non-Blok.

Ia menilai, meski ruang gerak Indonesia di dalam Board of Peace terbatas, keikutsertaan tersebut tetap membuka peluang diplomatik.

Baca juga : Menteri KKP Rapikan Dasi Presiden Prabowo Jelang Pidato Di WEF 2026 Davos

“Indonesia punya kesempatan menyuntikkan perspektif Global South, mengingatkan dimensi kemanusiaan, dan menekan agar isu Palestina tidak direduksi hanya menjadi urusan keamanan Israel,” tegasnya.

Namun demikian, KNPI dan GNB menegaskan dukungan tersebut disertai sejumlah catatan kritis. Tantan menyebut keputusan ini sebagai peluang diplomasi yang besar, tetapi juga menyimpan risiko politik luar negeri dan dampak domestik.

“Ini opportunity diplomasi untuk meningkatkan peran Indonesia dalam agenda perdamaian global, tetapi harus disikapi dengan sangat hati-hati,” katanya.

KNPI menyoroti status Board of Peace sebagai lembaga bentukan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dinilai berpotensi menggeser peran PBB.

“Kami mendorong agar peran Board of Peace dibatasi, dan setiap keputusannya tetap berada di bawah koordinasi atau persetujuan PBB,” ujar Tantan.

KNPI juga mengkritisi struktur kepemimpinan Board of Peace yang menetapkan Trump sebagai ketua seumur hidup.

Baca juga : PGN Operasikan Mother Station CNG Medan, Perkuat Layanan Gas Sumut

“Model seperti ini tidak mencerminkan prinsip kesetaraan antarnegara berdaulat. Lembaga ini lebih menyerupai korporasi yang dimiliki individu,” katanya.

Selain itu, penunjukan figur-figur kontroversial yang dinilai pro-Israel, ketiadaan kerangka hukum yang mengikat, serta mekanisme sanksi yang jelas dinilai berpotensi membuat Board of Peace didominasi kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya.

“Formasi seperti ini berisiko membuat Indonesia terlihat condong ke kepentingan tertentu dan merugikan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” ucap Tantan.

KNPI juga menekankan pentingnya membawa spirit Bandung, Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, OKI, Liga Arab, serta mandat PBB dalam keanggotaan Indonesia di Board of Peace.

“Indonesia memiliki amanah dari KTT Gabungan OKI dan Liga Arab di Riyadh 2023 untuk memperjuangkan perdamaian Palestina dengan memperhatikan kepentingan negara-negara anggota OKI, Gerakan Non-Blok, dan PBB,” ujarnya.

Terkait kewajiban kontribusi dana hingga US$1 miliar untuk kursi permanen, KNPI meminta pemerintah bersikap bijaksana.

Baca juga : Pukul 8 Malam Ini, Presiden Prabowo Bicara Soal Prabowonomics Di WEF 2026 Davos

“APBN masih defisit dan beban utang negara besar. Jangan sampai pemerintah mengambil tambahan utang hanya untuk membayar biaya keanggotaan Board of Peace,” tegas Tantan.

Meski demikian, KNPI menilai partisipasi Indonesia di Board of Peace tetap dapat menjadi langkah strategis jika dijalankan secara konsisten dan berprinsip.

“Keanggotaan ini bisa memperkuat peran diplomasi Indonesia di tingkat global dan menjadi platform tambahan untuk menyuarakan isu perdamaian lain, termasuk konflik Myanmar,” pungkas Tantan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.