RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan wacana pemotongan gaji pejabat negara dalam rangka penghematan kantong negara akibat dampak perang di Timur Tengah. Para pejabat pun menyatakan siap mengikuti keputusan Presiden jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid atau Cak Udin, mengatakan partainya mendukung penuh langkah pemerintah dalam menghadapi dampak konflik geopolitik. “Untuk negara, apa yang tidak kita berikan dan dukung. PKB dengan suka cita mendukung penuh kebijakan Presiden dalam menghadapi dampak konflik Timur Tengah,” kata Cak Udin kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
Menurut anggota Komisi XI DPR itu, pemerintah saat ini tengah bekerja keras mengantisipasi dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari konflik di kawasan Timur Tengah. Terutama yang berimbas pada kondisi ekonomi dan energi di dalam negeri.
“Kita yakin pemerintah sedang bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengatasi dampak jangka pendek maupun jangka panjang dari konflik Timur Tengah,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dilakukan secara komprehensif dan tidak membebani masyarakat. “Kami berharap semua kebijakan pemerintah harus memperhitungkan semua aspek dan utamanya tidak memberatkan rakyat, justru membantu serta memudahkan rakyat,” ucapnya.
Dukungan serupa juga datang dari Partai Golkar. Sekjen Golkar Sarmuji menyatakan pihaknya siap mengikuti kebijakan pemotongan gaji jika memang dibutuhkan negara. “Ini bukan sekadar soal penghematan tetapi bentuk kesediaan kita untuk peka terhadap kondisi,” ucap Sarmuji.
Baca juga : Ujian Kelayakan Disertasi di Unair, Hardjuno Bahas Hukum Perampasan Aset
Ia bahkan mengajak seluruh penyelenggara negara hingga kalangan swasta untuk bersama-sama melakukan penghematan apabila situasi global semakin menekan perekonomian nasional. “Ya kalau semua bersedia seperti halnya kami lebih bagus,” sebutnya.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai pemotongan gaji pejabat negara dapat menjadi salah satu opsi pengetatan fiskal guna menjaga kondisi keuangan negara di tengah ketidakpastian global.
“Dalam situasi tertentu kita harus siap dengan berbagai opsi pengetatan fiskal, termasuk pemotongan alokasi belanja pegawai, tidak terkecuali gaji menteri dan anggota DPR,” jelas Herman.
Menurut anggota Komisi VI DPR itu, langkah tersebut harus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat.
“Oleh karena itu kami serahkan kepada Presiden untuk melahirkan skenario terbaik dalam mengantisipasi dampak akibat konflik di Timur Tengah,” ujarnya.
Sikap serupa juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno. Ia menegaskan partainya siap mengikuti arahan Presiden jika kebijakan pemotongan gaji benar-benar diterapkan. “Kita manut arahan Presiden. Demi bangsa dan dengan tekad untuk selalu mendahulukan kepentingan masyarakat tentu kita siap,” imbuh Eddy.
Baca juga : Safari Ramadan Di Jatim, Kapolri Ajak Buruh Dukung Upaya Perdamaian Presiden
Menurutnya, berbagai opsi kebijakan yang disampaikan Presiden, termasuk kemungkinan penghematan energi dan pengurangan hari kerja, merupakan langkah yang cukup komprehensif dalam menghadapi dampak konflik global.
Di sisi lain, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyatakan tidak keberatan dengan wacana pemotongan gaji pejabat negara. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dimulai dari pimpinan tertinggi negara sebagai bentuk keteladanan.
“Kalau mau potong untuk penghematan, ya harus mulai dari diri sendiri dulu, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat negara,” pinta Andreas.
Ia juga menilai pemerintah perlu menyisir kembali anggaran di setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan tidak ada belanja yang tidak mendesak. “Anggaran yang tidak urgen bisa ditunda dulu,” cetus Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.
Dari kalangan kabinet, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyatakan siap mengikuti keputusan Presiden terkait kemungkinan pemotongan gaji menteri.
“Kalau itu menjadi keputusan dan kebaikan untuk bangsa, saya kira semua harus menerima termasuk saya. Sebagai pembantu Presiden tentu saya akan taat kepada keputusan Pak Presiden,” terang Raja Juli.
Baca juga : Jaringan Global Singapore Airlines Dorong Pariwisata-Perdagangan Indonesia
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet di Istana Negara menyinggung kemungkinan pengurangan gaji anggota kabinet dan parlemen. Hal ini menjadi salah satu opsi penghematan di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.
Ia mencontohkan sejumlah langkah efisiensi yang telah dilakukan negara lain. Salah satunya Pakistan yang memulai penghematan dari pemotongan gaji pejabat, penerapan kerja dari rumah, pengurangan hari kerja, hingga pembatasan penggunaan energi.
Menurut Prabowo, berbagai langkah tersebut perlu dikaji sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah melonjaknya harga energi dan ketegangan geopolitik global.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.