RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Hingga akhir Maret 2026, penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tersebut menunjukkan progres yang sangat signifikan, khususnya dalam menekan angka pengungsi di tenda darurat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, memaparkan bahwa rentetan bencana hidrometeorologi ini bermula pada akhir November 2025 lalu.
Tingginya debit curah hujan diperparah oleh pergerakan siklon dari Laut Cina Selatan yang menyapu hingga ke Selat Malaka.
Dampak terjangan banjir bandang dan material longsor tersebut sangat masif.
Baca juga : Mo Salah Resmi Tinggalkan Liverpool Juni 2026, Ini Pesan Haru Buat Fans
Tercatat sebanyak 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak parah, mengakibatkan kerugian material yang diestimasi mencapai Rp 16 triliun hingga Rp 17 triliun.
Pada fase awal tanggap darurat, gelombang masyarakat yang terpaksa mengungsi melonjak hingga mencapai 2,1 juta jiwa. Bencana hidrometeorologi ini juga memorak-porandakan total 98.942 unit rumah warga, yang terdiri dari puluhan ribu rumah rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan, serta melumpuhkan ribuan infrastruktur publik vital.
Meskipun skalanya masif, upaya penanganan di lapangan menemui tantangan geografis yang cukup berat.
"Bencana di tiga provinsi ini tingkat kesulitannya tinggi karena dia scattered (tersebar), dia sporadis. Beda mungkin pada saat tsunami 2004 yang daerah pantainya menjadi satu hamparan," ungkap Tito dalam Konferensi Pers Update PHTC Serta Percepatan Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Baca juga : Jelang Lebaran, 99 Persen Pengungsi Di Aceh Sudah Tinggalkan Tenda
Namun, berkat mobilisasi nasional lintas kementerian dan lembaga, perlahan situasi mulai membaik. Per 24 Maret 2026, masyarakat yang terdampak sudah mendapatkan kejelasan. Warga dengan rumah rusak ringan menerima stimulus Rp 15 juta, sementara rusak sedang mendapat Rp 30 juta. Nominal tersebut belum termasuk tambahan bantuan perabotan, dukungan ekonomi, serta jaminan hidup rutin.
Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal atau mengalami rusak berat, pemerintah memberikan opsi Hunian Sementara (Huntara), jatah Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi yang memilih mengontrak atau menumpang di rumah kerabat, hingga skema Hunian Tetap (Huntap). Pendekatan berlapis ini sukses membuat masyarakat berangsur-angsur meninggalkan tenda darurat.
Meski demikian, Tito tidak menampik adanya temuan lapangan—sebagaimana yang sempat viral di media sosial—terkait segelintir warga yang masih bermukim di tenda darurat. Ia merinci, saat ini tersisa 26 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sekur, Aceh Tamiang yang belum direlokasi karena kendala akses jalan terisolir, serta 17 KK di Bireuen yang bertahan di tenda lantaran menolak Huntara dan meminta langsung dibangunkan Huntap.
Menanggapi sisa pengungsi tersebut, Tito memberikan penjelasan lugas berdasarkan data terukur di lapangan, sekaligus menepis anggapan bahwa pemerintah lamban.
Baca juga : Warning KPK: Penindakan Tetap Jalan Meski Mendekati Lebaran
"Yang disampaikan adalah mendekati 100 persen itu tidak di tenda. Hitung saja 171 orang sekarang dibagi 2,1 juta pada saat awal mengungsi, itu 0,008 persen. Sehingga bisa dikatakan 99,99 persen tidak ada lagi di tenda," tegas Tito.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.