RM.id Rakyat Merdeka - Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil menyelamatkan aset negara berupa kawasan hutan dengan nilai mencapai Rp 371 triliun.
Apresiasi tersebut disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang hasil denda administratif, penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (10/4/2026).
Menurut Prabowo, nilai aset yang berhasil diselamatkan tersebut setara dengan hampir 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Nilai tersebut sekitar Rp 370 triliun, sementara APBN kita kurang lebih Rp 3.700 triliun. Artinya, dalam 1,5 tahun, Satgas PKH berhasil menyelamatkan hampir 10 persen dari APBN,” ujarnya.
Baca juga : Wapres Lepas Pejuang Digital, Percepat Pembelajaran Interaktif Di Wilayah 3T
Ia menilai, capaian tersebut memiliki dampak besar bagi pembangunan nasional. Dana hasil penyelamatan tersebut, kata Kepala Negara, dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pendidikan.
“Kita bisa membangun ribuan jembatan di desa, memperbaiki fasilitas sekolah, termasuk digitalisasi dan sarana MCK. Bayangkan perubahan nasib rakyat dengan penyelamatan aset ini,” tuturnya.
Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam Satgas PKH atas kinerja dan pengorbanannya.
“Atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya,” ucapnya.
Baca juga : Buku “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung” Diluncurkan Pekan Depan
Adapun total nilai Rp 371 triliun tersebut berasal dari berbagai komponen, termasuk penguasaan kembali kawasan hutan seluas 5,88 juta hektare dengan estimasi nilai lebih dari Rp 336 triliun.
Selain itu, terdapat akumulasi uang tunai hasil penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 31,3 triliun. Rinciannya meliputi setoran tahap pertama Rp 13,25 triliun pada Oktober 2025 terkait perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO), setoran tahap kedua Rp 6,62 triliun pada Desember 2025, serta setoran tahap ketiga Rp 11,42 triliun pada April 2026.
Tambahan lainnya berasal dari setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 2,3 triliun, pajak PT Agrinas Palma Nusantara Rp 453,9 miliar, serta escrow account pengelolaan barang bukti PT Duta Palma sebesar Rp 1 triliun.
Prabowo menegaskan, dana tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan memperbaiki hingga 34.000 sekolah dan membantu renovasi lebih dari 500.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca juga : Prabowo Apresiasi MUI: Pilar Kesejukan, Selalu Hadir untuk Bangsa
“Kalau tidak diselamatkan, uang ini tidak akan bisa dimanfaatkan oleh rakyat,” pungkasnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.