RM.id Rakyat Merdeka - Narasi pemakzulan Prabowo Subianto yang dikaitkan dengan memburuknya kondisi ekonomi dinilai tidak berdasar.
Pengamat ekonomi, Surya Vandiantara, menegaskan bahwa klaim tersebut tidak didukung data yang valid, terutama jika dibandingkan dengan krisis moneter 1997/1998.
Menurut Surya, indikator paling sederhana untuk melihat kondisi ekonomi adalah tingkat inflasi. Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi saat krisis 1998 menembus 77,63 persen.
Angka tersebut sangat kontras dengan kondisi terkini, di mana inflasi pada Maret 2026 berada di kisaran 3,48 persen (year on year).
Baca juga : HNW Apresiasi Keputusan Presiden Tak Bebankan Kenaikan Biaya Haji Kepada Jamaah
“Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan era krisis moneter 1997/1998. Selisihnya mencapai 74,15 persen,” kata Surya, yang juga pengajar di Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
Ia juga menyoroti isu defisit APBN yang pada kuartal I 2026 mencapai Rp 240,1 triliun. Menurutnya, angka tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur tunggal dalam menilai kinerja fiskal pemerintah.
Surya menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas defisit APBN ditetapkan maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, defisit saat ini masih berada di level 0,93 persen, sehingga tergolong aman.
“Artinya, defisit masih dalam batas yang diperbolehkan aturan,” ujarnya.
Baca juga : Prabowo Targetkan Indonesia Produksi Mobil Sedan Listrik pada 2028
Lebih jauh, ia menilai defisit justru merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama melalui kebijakan kontra-siklus.
Dengan strategi tersebut, pemerintah dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan pendapatan negara.
“Jika pertumbuhan ekonomi optimal, produktivitas meningkat dan penerimaan negara bisa melampaui belanja,” jelasnya.
Surya bahkan berpendapat bahwa batas defisit tidak seharusnya kaku mengikuti persentase PDB semata. Ia mendorong agar penentuan defisit berbasis kajian kelayakan program.
Baca juga : Muzani Temui Haedar, Bahas Krisis Geopolitik
“Kalau ada program yang potensinya besar untuk mendorong ekonomi, defisit bisa saja diperlebar, selama mampu meningkatkan pendapatan negara melebihi jumlah defisit,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.