RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah terus membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki status kepesertaan jaminan kesehatan. Hasilnya, jutaan warga yang sempat dinonaktifkan kini kembali mendapatkan akses layanan.
Data Kementerian Sosial mencatat sebanyak 2,15 juta orang dari total 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya dinonaktifkan, telah melakukan reaktivasi.
Dari jumlah tersebut, 305.864 orang kembali terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan (JK) tingkat pusat. Sementara itu, sebagian lainnya berpindah ke segmen berbeda.
Baca juga : Biaya Perjalanan Bengkak 1,7 T, Pemerintah Tak Akan Naikkan Ongkos Haji
“Aktif kembali pada segmen PBI JK ada 305.864 penerima manfaat. Jadi mereka reaktivasi dan kembali jadi peserta PBI,” kata Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Selain itu, sekitar 1,4 juta orang beralih menjadi penerima bantuan pemerintah daerah. Kemudian, 188.703 orang tercatat sebagai peserta mandiri, 57.287 orang masuk kategori PNS/TNI/Polri, dan 185.355 lainnya menjadi peserta pensiunan swasta maupun BUMN/BUMD.
Gus Ipul menegaskan, capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan koreksi data. Mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), peserta PBI merupakan warga dalam kategori desil 1 hingga 5.
Baca juga : Mentrans: WFH Itu Bukan Berarti Libur
“Karena pada dasarnya kami tetap memberikan kesempatan untuk reaktivasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengajuan reaktivasi dapat dilakukan melalui dinas sosial setempat, perangkat desa, maupun kanal lain yang telah disiapkan Kemensos.
Sementara itu, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa peserta PBI yang dinonaktifkan sejak Februari masih dapat mengakses layanan kesehatan hingga tiga bulan atau sampai April ini.
Baca juga : Tak Naikkan Harga BBM, Bahlil: Pemerintah Prioritas Lindungi Rakyat
Menurutnya, dalam periode tersebut pemerintah melakukan validasi data agar bantuan tepat sasaran, dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemensos.
“Jadi ini (akses layanan kesehatan) tetap bisa dilakukan, tapi di dalam tiga bulan ini diharapkan ada refreshing dari data oleh teman-teman di BPS dan dibantu oleh Kemensos. Agar itu tadi, prinsip keadilan tadi terjadi,” kata Budi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.