Dongkrak Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Siapkan Bansos Lebaran 12,8 T

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menyiapkan paket stimulus sebesar Rp 12,83 triliun di kuartal I-2026. Stimulus ini diberikan untuk mendongkrak daya beli masyarakat menjelang Lebaran. Paketnya berupa bantuan sosial (bansos) pangan, diskon tiket transportasi, hingga potongan tarif jalan tol.

"Kami akan meluncurkan paket stimulus yang mencerminkan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Kami menyiapkan Rp 12,83 triliun untuk mendukung daya beli dan mobilitas masyarakat," terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam acara Indonesia Economic Summit (IEC) 2026, di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Untuk bansos pangan, mencakup bantuan beras 10 kilogram dan MinyaKita sebanyak 2 liter untuk dua bulan, Februari dan Maret 2026. Lalu, ada juga bantuan MinyaKita di periode yang sama. Total anggaran yang disiapkan untuk bansos pangan ini mencapai lebih dari Rp 12 triliun.

Sedangkan untuk stimulus diskon transportasi, anggaran sekitar Rp 200 miliar. Diskon meliputi tarif pesawat, kereta api, kapal laut, hingga tarif jalan tol.

Diskon untuk tiket pesawat mencapai hingga 16 persen. Insentifnya berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) khusus tiket pesawat kelas ekonomi penerbangan domestik. "Kemudian Angkasa Pura, airport tax akan kasih diskon 50 persen, avtur pun akan ada diskon," terang Airlangga.

Baca juga : Terendus Ada di ASEAN, MRC Diburu 196 Negara

Untuk transportasi laut dan kereta api, akan ada potongan tarif tiket mencapai 30 persen. Sedangkan untuk diskon tarif jalan tol, mencapai 20 persen.

Di luar stimulus, Pemerintah juga menyiapkan kebijakan Work from Anywhere (WFA). Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur Lebaran. Regulasi WFA sedang disusun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Menteri Ketenagakerjaan.

Airlangga berharap, beragam stimulus ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026. "Supaya gerak ekonomi lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mempersiapkan sejumlah stimulus ekonomi menjelang Lebaran 2026. Kebijakan ini disiapkan untuk menjaga stabilitas inflasi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran.

Teddy menyampaikan, kebijakan stimulus ekonomi tersebut telah dibahas dalam rapat tingkat tinggi atau high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Rapat TPIP digelar di Kemenko Perekonomian, Kamis (29/1/2026). Dalam rapat tersebut, Pemerintah membahas berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran.

Baca juga : Ketemu Pimpinan Ormas Islam, Presiden Jelaskan Alasan RI Masuk Board Of Peace

Kata Teddy, seiring tren inflasi yang terus melandai, langkah kolaboratif lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi nasional. "Stimulus tersebut penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki daya beli yang kuat selama periode hari besar keagamaan," ujarnya.

Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah menilai, kebijakan ini akan efektif mendongkrak daya beli masyarakat, yang ujungnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Tentu bantuan dan berbagai insentif ini akan meringankan masyarakat, khususnya kelas bawah," kata Trubus, kepada Rakyat Merdeka, Selasa malam (3/2/2026).

Agar lebih efektif, Trubus menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) ikut bergerak. Caranya, menjemput bola dan melakukan hal serupa. Dia mendorong Pemda lebih kreatif dan tidak melulu mengandalkan kebijakan stimulus dari Pemerintah Pusat.

"Tentu selain bantuan dan insentif, yang sifatnya pendek sesuai momentum, perlu langkah dan program jangka panjang, seperti pemberdayaan. Karena UMKM yang berdaya di daerah menjaga pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Pemprov DKI Jakarta menjadi salah satu Pemda yang ikut memberikan stimulus. Namun, insentifnya tidak diberikan secara langsung ke masyarakat, melainkan berupa potongan pajak.

Baca juga : ”Kalau Tak Suka Prabowo Silakan, 2029 Tarung...”

"Insentif pajak bagi beberapa pusat perbelanjaan, lalu mereka memberi diskon, supaya belanja di Jakarta juga menjadi lebih murah," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, di acara Indonesia Economic Summit, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Langkah insentif pajak ini dilakukan Pemprov DKI berkaca dari kesuksesan langkah serupa pada perayaan Natal dan Tahun Baru. "Natal dan Tahun Baru itu transaksinya sampai Rp 15,2 triliun dan itu rekor yang pernah diperoleh oleh Jakarta. Kami lombakan, kami berikan insentif pajak dan jamnya juga diperbolehkan sampai jam malam," terang Pramono.

Selain itu, Pramono juga memastikan ketersediaan pangan di Jakarta aman jelang dan selama Imlek, Ramadan, hingga Lebaran 2026. Pemprov DKI telah menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. DKI aktif berkomunikasi dengan kepala daerah penghasil pangan di berbagai wilayah yang selama ini menjadi pemasok utama ke Jakarta. 

Jawa Timur (Jatim) juga terus melakukan upaya stabilisasi harga bahan pokok jelang Puasa dan Lebaran. Salah satunya dengan menggelar pasar murah yang secara marathon.

"Jadi Pasar Murah Pemprov Jatim saling melapisi yang dilakukan kabupaten/kota," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.