RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Strategis DPN Barisan Muda Indonesia Demokrat (BMI Demokrat), Arnod Sihite, menilai penguatan koordinasi lintas kementerian menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Arnod yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menyebut kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berada pada jalur yang tepat.
Namun, ia menegaskan bahwa dampak maksimal hanya dapat dicapai melalui orkestrasi kebijakan yang kuat.
Menurutnya, peran Kementerian Koordinator Infrastruktur yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono sangat strategis, tidak hanya sebagai koordinator, tetapi juga sebagai orkestrator kebijakan.
“Peran Menko Infrastruktur sangat penting dalam menciptakan efek berganda dari setiap kebijakan yang diambil,” ujar Arnod, Senin (4/5/2026).
Baca juga : Kawasan Transmigrasi Bakal Jadi Basis Lumbung Pangan
Ia menilai, sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai menunjukkan hasil nyata, terutama dalam mendorong dampak langsung bagi pekerja.
Di sektor transportasi, Arnod menyoroti kebijakan penyesuaian tarif dan perlindungan bagi pengemudi ojek online, termasuk kebijakan potongan aplikasi sebesar 8 persen.
“Ini bukan sekadar kebijakan tarif, tetapi bagian dari efek multiplier. Ketika pendapatan pengemudi meningkat, daya beli naik, dan ekonomi bergerak,” katanya.
Ia juga menilai, kelancaran arus mudik pada Lebaran 2026 menjadi bukti keberhasilan koordinasi lintas kementerian.
“Kelancaran mudik berdampak luas, mulai dari efisiensi logistik, penurunan biaya perjalanan, hingga peningkatan aktivitas ekonomi daerah,” jelasnya.
Baca juga : May Day Uji Kehadiran Negara Dalam Kebijakan Kesejahteraan Buruh
Arnod menambahkan, pembangunan infrastruktur memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja, terutama dalam menekan biaya hidup melalui efisiensi waktu tempuh dan biaya transportasi.
“Ketika akses menuju kawasan industri semakin baik, biaya hidup pekerja dapat ditekan. Ini bagian dari efek multiplier yang harus terus diperkuat,” tegasnya.
Di sektor perumahan, program pembangunan satu juta rumah bagi buruh dinilai sebagai langkah strategis jangka panjang.
Skema cicilan hingga 40 tahun disebut mampu memberikan kepastian hunian sekaligus mengurangi beban ekonomi pekerja.
Selain itu, ia juga menyoroti penguatan perlindungan pekerja, termasuk awak kapal perikanan melalui ratifikasi Konvensi ILO 188 dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026.
Baca juga : Lestari Moerdijat Dorong Hasil Riset dan Inovasi Tingkatkan Kesejahteraan
Terkait insiden kereta api di Bekasi, Arnod menilai respons cepat pemerintah menunjukkan efektivitas koordinasi lintas sektor.
“Ketika orkestrasi berjalan baik, respons terhadap krisis menjadi lebih cepat dan terukur,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Arnod menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kini tidak hanya berfokus pada proyek fisik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja.
“Ke depan, penguatan peran Menko Infrastruktur sebagai orkestrator harus terus didorong agar manfaatnya semakin luas dan dirasakan langsung oleh masyarakat pekerja,” tutupnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.