May Day Uji Kehadiran Negara Dalam Kebijakan Kesejahteraan Buruh

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi II DPR Azis Subekti menilai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 menjadi momentum penting untuk menguji sejauh mana negara benar-benar hadir dalam menjawab persoalan kesejahteraan buruh.

“May Day bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momen ketika suara buruh yang selama ini tertahan mendapatkan ruang di publik,” kata Azis, dalam keterangannya, Jumat (1/5/2026).

Menurut Azis, keputusan memusatkan peringatan di Monas dan rencana kehadiran Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah positif untuk mempertemukan langsung pemerintah dan kalangan pekerja.

"Ini memang tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, tetapi setidaknya menggeser jarak antara negara dan buruh," ungkapnya.

Pemusatan kegiatan tersebut merupakan hasil komunikasi antara Presiden Prabowo dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelang peringatan 1 Mei.

Baca juga : Lestari Moerdijat Dorong Hasil Riset dan Inovasi Tingkatkan Kesejahteraan

Azis menegaskan, kehadiran simbolik pemerintah harus diikuti langkah konkret dalam kebijakan ketenagakerjaan.

“Kehadiran yang paling penting bukan yang tampak, tetapi yang bekerja. Negara harus hadir melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan buruh,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Dia menyoroti bahwa dalam satu dekade terakhir, isu ketenagakerjaan di Indonesia masih diwarnai tarik-menarik antara kepentingan investasi dan perlindungan tenaga kerja.

“Buruh masih menghadapi persoalan mendasar seperti upah yang belum memadai, status kerja yang rapuh, dan perlindungan yang belum konsisten,” ucapnya.

Azis juga menekankan pentingnya arah kebijakan yang jelas dalam pembahasan regulasi ketenagakerjaan, termasuk terkait jaminan upah layak dan kepastian kerja.

Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan JKM untuk Korban Kecelakaan Kereta

"Regulasi tidak boleh hanya menjadi kompromi jangka pendek. Harus ada prinsip yang tegas, seperti upah layak, kepastian kerja, dan perlindungan sosial yang efektif," tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pendekatan struktural dalam meningkatkan kesejahteraan buruh, antara lain melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, penguatan sistem jaminan sosial, serta perbaikan hubungan industrial.

"Struktur upah harus berbasis produktivitas. Di sisi lain, jaminan sosial harus mampu memberi kepastian hidup bagi buruh, tidak hanya saat krisis," katanya.

Selain itu, Azis menilai penegakan hukum menjadi aspek krusial dalam memastikan perlindungan tenaga kerja berjalan efektif.

"Regulasi yang baik tidak akan berarti tanpa pengawasan yang konsisten dan tegas," ucapnya.

Baca juga : May Day dan Tantangan Mewujudkan Kesejahteraan Buruh

Azis menambahkan, peringatan May Day tahun ini menjadi titik penting untuk melihat komitmen pemerintah ke depan.

"Yang akan dinilai publik bukan hanya momen di Monas, tetapi tindak lanjut kebijakan setelahnya. Apakah ini menjadi awal reformasi atau sekadar gestur politik,” katanya.

Ia menegaskan, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis dalam pembangunan ketenagakerjaan. "Buruh harus dipandang sebagai mitra pembangunan yang perlu diperkuat, bukan beban yang ditekan," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.