RM.id Rakyat Merdeka - Projo menyoroti lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Eropa, yang belakangan ini jadi sorotan publik. Seolah-olah, kata Projo, itu adalah dosa besar dalam proses menjalankan pemerintahan yang demokratis. Kunjungan balasan Presiden Macron ke Prancis juga menjadi salah satu topik yang digunakan untuk menyerang pemerintah.
Terlebih, setelah viralnya pernyataan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, terkait usulan-usulan kepada Presiden Prabowo. Salah satunya, usulan untuk melakukan komunikasi lewat telepon atau zoom. Serta usulan mengikuti Presiden China Xi Jinping menerima tamu luar negeri di dalam negeri.
Ketua Bidang Pertahanan dan Kajian Strategis (HanStra) DPP Projo Abi Rekso mengatakan, setiap kepemimpinan negara punya model dan orientasinya masing-masing dalam menjalankan diplomasi internasional.
Terlebih, Presiden Prabowo memiliki kewenangan atributif untuk menjalankan misi diplomasi termaktub pada Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Baca juga : KCIC Imbau Penumpang Whoosh Antisipasi Kepadatan Lalu Lintas Bandung Akhir Pekan
Abi Rekso menjelaskan, dalam doktrin Hubungan Internasional, diplomasi adalah salah satu alat dalam merespons dinamika global dan membangun keseimbangan kawasan. Sementara hari ini, dinamika global penuh dengan ketidakpastian.
"Jadi, membandingkan jumlah lawatan Presiden sebelumnya dengan Presiden hari ini terkesan menyederhanakan esensi diplomasi. Banyak yang tidak sadar, bahwa diplomasi sesungguhnya harus dilakukan secara inisiatif dengan pengorbanan," papar Abi Rekso.
"Itulah yang sedang dikerjakan Presiden Prabowo perihal hubungan internasional Indonesia," imbuhnya.
Abi Rekso memaparkan, pola diplomasi langsung Presiden juga tertuang pada Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) pada 23 May 1969.
Baca juga : Apkasi Siapkan Isu Strategis untuk Disampaikan kepada Presiden
Menurutnya, lawatan Presiden di Perancis juga banyak disalahartikan, sekaligus menjadi cara untuk menyerang pemerintah dengan argumen-argumen sentimen. Wartawan juga intensif menanyakan apa kiranya yang menjadi motif lawatan ke Prancis.
Abi Rekso berpendapat, ada tiga alasan penting Presiden melihat Prancis sebagai aliansi. Pertama, Prancis begitu penting dalam menjaga perdamaian di Timur Tengah melalui UNFIL di Lebanon sejak 1978.
Harus diakui, dalam catatan Dewan Keamanan PBB, Prancis adalah kontributor perdamaian utama di Timur Tengah.
"Dengan begitu, kebutuhan Indonesia atas pasokan minyak mentah Timur Tengah akan terbantu," tegas Abi Rekso.
Baca juga : Antisipasi Kepadatan Di Tanjung Priok, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Kedua, terkait kerja sama pengembangan produksi susu. Kerja sama ini akan meningkatkan produksi nasional hingga 3 juta ton per tahun, dari yang selama ini 1 juta ton per tahun.
Ketiga, terkait doktrin Droit des Conflits Armés (Hukum Konflik Bersenjata) dalam Militer Prancis, yang sangat mempertimbangkan aspek HAM dan Humaniter dalam konflik bersenjata.
"Hal-hal ini harus dilihat sebagai nilai positif oleh masyarakat sipil penggiat HAM dan Demokrasi di Indonesia," tandas Abi Rekso.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.