RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah pihak menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki nilai strategis bagi masa depan Indonesia. Bendahara Umum Tidar Jakarta Barat sekaligus pemerhati hukum, Noverizky Tri Putra menilai, perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak berhenti pada persoalan teknis maupun berbagai kasus yang muncul di lapangan.
Menurutnya, substansi utama program tersebut tetap relevan karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga berpenghasilan rendah.
"Kalau kita berbicara secara objektif, MBG adalah program yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Indonesia masih menghadapi persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan. Karena itu, gagasan dasarnya menurut saya sangat baik dan layak dipertahankan," kata Noverizky dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).
Noverizky mengatakan, di negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia, intervensi pemerintah di sektor gizi bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurut lulusan program magister hukum di Gulf International Institute, Amerika Serikat, dan Leiden University, Belanda, banyak negara maju membangun generasi unggul melalui program serupa yang memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang memadai selama masa pertumbuhan.
Karena itu, ia menilai desakan untuk menghentikan MBG secara total bukanlah solusi yang tepat.
"Kalau ada jalan berlubang, yang diperbaiki adalah jalannya, bukan menghentikan seluruh aktivitas transportasi. Logika yang sama berlaku pada MBG. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan tujuan mulianya," tegasnya.
Baca juga : Perbaiki Tata Kelola Sumber Daya, Fokus Pulihkan Kinerja Ekonomi
Meski demikian, Noverizky tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program tersebut.
Kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, persoalan distribusi, kualitas makanan, hingga dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat menjadi catatan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
Pemerintah sendiri telah mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan MBG dan melakukan evaluasi serta penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga menyalahgunakan program tersebut.
Menurutnya, berbagai kasus itu menunjukkan adanya kelemahan pada sistem pengawasan dan manajemen pelaksanaan, bukan bukti bahwa konsep MBG gagal secara keseluruhan.
"Dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, kita harus mampu membedakan antara kegagalan program dengan kegagalan pelaksana. Jangan sampai masyarakat kehilangan manfaat hanya karena ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan," ingatnya.
Noverizky menilai, dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat justru harus menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas program.
Sejumlah laporan memang mengungkap adanya dugaan penyimpangan tata kelola dan praktik koruptif dalam pelaksanaan MBG yang kini tengah diproses aparat penegak hukum.
Baca juga : Timnas Ghana Menang Dramatis atas Panama
Ia menegaskan, korupsi tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus program yang manfaatnya dirasakan masyarakat luas.
"Korupsinya yang diberantas, bukan programnya yang dimatikan. Kalau setiap program yang dikorupsi lalu dihentikan, maka negara tidak akan pernah memiliki kebijakan publik yang berkelanjutan," tegasnya lagi.
Lebih jauh, Noverizky menilai, MBG memiliki dampak ekonomi yang kerap luput dari perhatian publik.
Program tersebut menciptakan rantai ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, pelaku UMKM, penyedia bahan pangan, hingga tenaga kerja lokal di berbagai daerah.
Menurutnya, efek berganda ekonomi itulah yang membuat MBG tidak bisa dinilai hanya dari aspek anggaran semata.
"Setiap telur yang dibeli, setiap sayur yang dipasok, setiap dapur yang beroperasi, semuanya menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini bukan hanya soal makan siang, tetapi juga soal perputaran ekonomi rakyat," jelas Noverizky.
Meski demikian, ia mendorong pemerintah agar lebih selektif dalam menentukan mitra pelaksana, memperkuat sistem audit, memanfaatkan teknologi pengawasan digital, serta membuka akses informasi kepada publik agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.
Baca juga : Wapres Janji Perbaiki Berbagai Kekurangan
Noverizky juga menilai evaluasi berkala harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan MBG.
Menurutnya, program sebesar ini memang tidak mungkin berjalan sempurna sejak awal. Namun yang terpenting adalah adanya keberanian untuk mengakui kekurangan dan memperbaikinya secara konsisten.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan penataan ulang terhadap pelaksanaan MBG setelah muncul berbagai persoalan di lapangan.
"Program besar selalu menghadapi tantangan besar. Yang dibutuhkan adalah keberanian melakukan koreksi dan ketegasan menindak pelanggaran. Negara tidak boleh kalah oleh oknum," katanya.
Di tengah perdebatan yang terus berkembang, Noverizky mengajak publik untuk melihat MBG secara lebih jernih dan proporsional.
Menurutnya, kritik tetap diperlukan sebagai mekanisme kontrol, tetapi harus diarahkan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan semata-mata menolak seluruh gagasannya.
"Anak-anak Indonesia membutuhkan gizi yang baik. Masyarakat membutuhkan negara yang hadir. Karena itu MBG tetap relevan. Yang harus kita pastikan adalah setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan tidak bocor di tengah jalan," pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.