RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pembenahan tata kelola royalti bagi industri musik dan karya jurnalistik di tingkat global. Komitmen tersebut disampaikan dalam Sidang Majelis Umum Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss.
Dalam forum yang diikuti 194 negara anggota WIPO itu, Supratman menyampaikan bahwa Indonesia terus mengawal usulan perbaikan tata kelola royalti yang telah diajukan sejak Sidang Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) pada Desember 2025.
Menurutnya, proposal Indonesia bertujuan memperkuat ekosistem hak cipta melalui tiga prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas. Dengan tata kelola yang lebih baik, ekonomi digital diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pelaku industri kreatif.
Baca juga : BUMD Diminta Fokus Cari Untung, Tata Kelola PI 10 Persen Harus Diperkuat
"Berpijak pada landasan ini, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota WIPO untuk bersama-sama merefleksikan dimensi-dimensi baru dari diskursus yang sama. Selain musik, ada keberlanjutan karya jurnalistik dan implikasi kecerdasan buatan (AI) terhadap atribusi serta remunerasi," kata Supratman dalam Dialog Tingkat Menteri di Jenewa, Minggu (6/7).
Ia menambahkan, Indonesia juga menyambut baik proses konsultasi yang tengah berlangsung di UNESCO terkait rancangan Guidance on Fair Compensation for News. Menurutnya, inisiatif tersebut bersifat komplementer dan memperkuat dialog berbasis hak cipta yang tengah didorong Indonesia di WIPO.
Supratman menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar kemandirian nasional.
Baca juga : INDEF: Menuju Swasembada 2027, Tata Kelola Impor Garam Perlu Dibenahi
Untuk mempercepat pembahasan tata kelola royalti lintas negara, Indonesia akan menjadi tuan rumah Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance di Bali pada Oktober 2026. Forum tersebut akan dihadiri negara-negara anggota WIPO untuk membahas penguatan sistem pengelolaan royalti internasional.
Sebelum mengikuti Dialog Tingkat Menteri, Supratman juga menggelar pertemuan tertutup dengan Direktur Jenderal WIPO, Daren Tang. Dalam pertemuan tersebut, Daren menyampaikan apresiasi atas inisiatif Indonesia dan mendorong pemerintah terus membangun komunikasi dengan seluruh negara anggota WIPO.
Hasil pembahasan mengenai tata kelola royalti itu selanjutnya akan dibawa ke Sidang SCCR ke-49 yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026.
Baca juga : Menkum Bahas Ekstradisi Napi Dan Kenalkan Posbankum Desa
Pemerintah berharap inisiatif tersebut dapat memperkuat perlindungan hak cipta, meningkatkan kepastian pembayaran royalti bagi para pencipta, termasuk musisi dan jurnalis, serta menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang lebih adil dan berkelanjutan di era digital.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.