RM.id Rakyat Merdeka - Kebijakan pembatasan produksi batu bara melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dinilai berdampak pada stabilitas pasokan listrik nasional.
Di tengah tantangan ketahanan energi dan target Net Zero Emission (NZE) 2060, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk menjamin pasokan energi jangka panjang.
Isu tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Sustainability Ketenagalistrikan untuk Ketahanan Energi Indonesia" yang diselenggarakan Serikat Mahasiswa Paramadina bersama Indonesia Muda di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Ketua KNPI Muhammad Natsir mengkritik kebijakan pemangkasan RKAB batu bara yang dinilainya berdampak pada pasokan listrik di sejumlah daerah.
Menurutnya, pemadaman listrik bergilir telah mengganggu aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.
Baca juga : Prabowo: Demokrasi Penuh Dinamika, Tetapi Jangan Pernah Menyerah
"Langkah pembantu Presiden yang mengambil kebijakan memangkas RKAB ini jelas ada dampaknya. Di sejumlah daerah terjadi pemadaman listrik bergilir yang mengganggu pelaku usaha kecil, seperti peternak ayam yang merugi karena ketergantungan pada listrik sangat tinggi," ujar Natsir.
Ia menilai, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan visi hilirisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Selain berpotensi mengganggu kebutuhan dalam negeri, pembatasan produksi juga dikhawatirkan membuat negara pengimpor beralih ke produsen batu bara dari negara lain.
Karena itu, Natsir berharap pemerintah memberikan dukungan penuh kepada PLN dalam mempersiapkan pembangunan PLTN sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.
Sementara itu, Founder Indonesia Muda Nasarullah Hamid menekankan pentingnya mempercepat transisi dari energi fosil menuju energi baru.
Baca juga : Singgih: Evaluasi Haji 2026 Jadi Momentum Penyempurnaan Pelayanan
Hingga April 2026, kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 108 gigawatt (GW), dengan sekitar 85 persen masih berasal dari energi fosil dan batu bara menyumbang 64,87 persen.
Menurut Nasarullah, nuklir telah ditetapkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai salah satu pilar energi baru.
Pemerintah pun menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada 2032 dengan mengusung teknologi Small Modular Reactor (SMR) yang dinilai lebih aman dan efisien dibandingkan reaktor konvensional.
"Nuklir menawarkan ekosistem energi dengan kapasitas besar dan stabil. Investasi awalnya memang mahal, namun biaya operasinya rendah dan mampu menjadi instrumen investasi luar negeri serta transfer teknologi," katanya.
Di sisi lain, dosen Universitas Paramadina Dr. Herdi Sahrasad menilai tantangan pembangunan infrastruktur energi juga dipengaruhi oleh kondisi fiskal negara.
Baca juga : Habib Aboe Bakar: Tahun Baru Islam Harus Jadi Semangat Perbaikan Bangsa
Menurutnya, beban utang pemerintah dan persoalan tata kelola masih menjadi kendala dalam mempercepat pembangunan sektor energi.
Herdi mendorong pemerintah menetapkan skala prioritas dalam pelaksanaan program nasional agar kapasitas fiskal tetap terjaga.
Ia juga menilai, ketahanan energi harus didukung oleh tata kelola yang baik serta penegakan hukum yang kuat terhadap praktik oligarki di sektor sumber daya alam.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) telah memetakan pembangunan PLTN di Bangka Belitung dan Kalimantan Barat sebagai proyek percontohan.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat mendukung target kontribusi energi nuklir sebesar 11,7–12,1 persen dalam bauran energi baru terbarukan pada 2060.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.