RM.id Rakyat Merdeka - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan mendapat perhatian serius pemerintah.
Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) mengapresiasi langkah konkret Presiden Prabowo Subianto yang memperkuat operasi pemadaman melalui penambahan armada udara dan pengerahan personel TNI.
Chairman IBSW Nova Andika mengatakan, instruksi Presiden Prabowo untuk menambah kekuatan pemadaman dengan mengerahkan lebih dari 17 helikopter water bombing serta sekitar 1.500 prajurit TNI dari luar Kalimantan menunjukkan respons cepat pemerintah menghadapi karhutla yang berpotensi meluas.
“IBSW mengapresiasi langkah konkret Presiden Prabowo dalam menangani karhutla. Penambahan armada helikopter water bombing dan pengerahan personel TNI menunjukkan respons pemerintah yang cepat, terukur, dan langsung menyentuh kebutuhan di lapangan,” ujar Andika dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin (24/8/2026).
Sebelumnya, Presiden Prabowo terbang ke Kalimantan pada Sabtu (22/8/2026) untuk memimpin langsung penanganan karhutla.
Sepulang dari Kalimantan, Presiden menggelar rapat terbatas (ratas) untuk mengevaluasi tindak lanjut berbagai instruksi pemerintah dalam penanganan karhutla di Kalimantan serta pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca juga : Akademisi Apresiasi Ketegasan Prabowo Tangani Karhutla hingga Tingkat Korporasi
Ratas digelar di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/8/2026) malam.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri serta jajaran pimpinan TNI, antara lain Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono.
IBSW menilai, strategi pemadaman melalui udara dan darat merupakan langkah penting untuk mempercepat pengendalian titik api, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau personel dan kendaraan pemadam dari darat.
Berdasarkan informasi pemerintah, tambahan lebih dari 17 helikopter water bombing diperintahkan untuk memperkuat armada yang sebelumnya telah berada di Kalimantan.
Selain itu, sekitar 1.500 prajurit TNI atau tiga batalyon dari luar Kalimantan dikerahkan untuk membantu menangani titik-titik api yang masih tersebar.
“Karhutla tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa. Dibutuhkan mobilisasi sumber daya yang cepat, koordinasi lintas lembaga, serta kehadiran personel yang memadai di lapangan. Karena itu, langkah Presiden Prabowo ini patut diapresiasi,” ucapnya.
Baca juga : Kemenhut Bongkar Motif Karhutla: Dari Jual Beli Kawasan Hingga Perambahan
Meski begitu, Andika menekankan, penanganan karhutla tidak cukup hanya berorientasi pada pemadaman.
Dia menilai, pemerintah perlu memastikan upaya pencegahan, pengawasan wilayah rawan, penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, serta perlindungan masyarakat dari dampak asap dan pencemaran udara berjalan secara bersamaan.
“Pemadaman adalah langkah darurat, tetapi pencegahan dan penegakan hukum harus menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Jangan sampai setelah api padam, persoalan yang sama kembali terjadi pada musim berikutnya,” tegas Andika.
IBSW, lanjut Andika, mendorong seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, serta seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar setiap titik api dapat segera ditangani dan potensi perluasan kebakaran dapat diminimalkan.
Pemerintah juga telah menekankan pentingnya penanganan dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
Baca juga : Kemenhut Sanksi 6 Perusahaan Imbas Karhutla 1.511,55 Hektare di Kalimantan
“Yang paling penting adalah keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memastikan masyarakat di wilayah terdampak mendapatkan perlindungan, informasi yang jelas, serta akses terhadap layanan kesehatan apabila mengalami dampak asap karhutla,” ujar Andika.
IBSW berharap, langkah cepat pemerintah dapat mempercepat pemadaman titik api di Kalimantan sekaligus menjadi momentum membangun sistem penanganan karhutla yang semakin kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“IBSW mendukung setiap langkah pemerintah yang benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum. Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.