RM.id Rakyat Merdeka - Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 240,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar 97 persen atau Rp 232,8 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), sedangkan 3 persen sisanya untuk kebutuhan operasional.
Komposisi anggaran tersebut dibahas Kepala BGN Sudaryono saat bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
“Kami istilahnya brainstorming dengan Pak Menkeu. Jadi Pak Menkeu juga sedikit banyak beliau tahu. Kami juga detailnya kami tahu, sehingga kami brainstorming, penyamaan frekuensi dan persepsi,” kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, porsi terbesar anggaran BGN akan digunakan untuk membiayai Program MBG. Sementara itu, anggaran operasional sebesar 3 persen digunakan untuk fungsi pengawasan dan monitoring, termasuk pembayaran gaji pegawai ASN BGN serta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Alokasi anggaran BGN pada 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp 268 triliun. Pada tahun depan target penerima manfaat MBG juga turun dari 82,9 juta orang pada 2026 menjadi 72,1 juta orang pada 2027.
Baca juga : Demo 27 Agustus, 322 Perusuh Ditangkap, 45 Orang Jadi Tersangka
Sudaryono mengatakan, BGN melakukan penajaman sasaran penerima manfaat agar anggaran MBG dapat digunakan secara lebih efektif. Salah satu langkahnya adalah menyisir data penerima serta mengevaluasi sekolah yang dinilai tidak membutuhkan program tersebut.
Menurut dia, sekitar 80 sekolah swasta yang dinilai elite di berbagai daerah telah dikeluarkan dari daftar penerima MBG. “80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya. Itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG,” katanya.
Selain sekolah swasta elite, BGN juga mengecualikan sejumlah sekolah berasrama dan pesantren yang telah memiliki sistem pemenuhan makanan secara mandiri bagi siswanya. Salah satu contohnya adalah SMA Taruna Nusantara karena pemenuhan kebutuhan gizi telah menjadi bagian dari sistem sekolah tersebut.
Status sekolah yang tidak mendapatkan alokasi MBG dapat dipantau melalui sistem Radar MBG. “Masukkan saja sekolahnya. Misalnya JIS atau Cikal, atau Taruna Nusantara. Nanti di dalam Radar MBG ada keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG,” ujar Sudaryono.
BGN juga menemukan adanya data penerima manfaat yang tercatat lebih dari satu kali. Dari hasil penyisiran sementara, terdapat potensi pengurangan sekitar 6 juta penerima manfaat.
Baca juga : Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA, KPK Sita Barang Bukti Rp 6 Miliar Dari 3 Saksi
“Yang tahun ini kita lagi sisir, ada pengurangan sekitar 6 jutaan, 6 juta penerima manfaat,” ungkap Sudaryono.
Ia menjelaskan, data ganda antara lain terjadi ketika seorang penerima tercatat di lebih dari satu institusi pendidikan. Misalnya, seorang siswa terdaftar sebagai santri di pesantren sekaligus tercatat sebagai siswa SMP.
Karena itu, BGN melakukan pencocokan dan penyisiran data untuk mencegah penghitungan ganda. Langkah tersebut dilakukan agar alokasi anggaran MBG dapat diberikan kepada penerima manfaat yang sesuai dengan sasaran program.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, program MBG mendapat respons positif dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya sekolah yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan penyaluran program tersebut.
Terkait sekitar 80 sekolah elite yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG, Purbaya mengaku belum mengetahui secara rinci nama sekolah-sekolah tersebut. Ia hanya menyebut permintaan dari sekolah untuk mendapatkan program MBG cukup masif.
Baca juga : Abdul Fickar Hadjar: Tak Perlu, Karena Sudah Ada Kementerian Sendiri
“Nggak tahu saya. Dia nggak bilang sekolah elite. Tapi begini, saya tanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta, dan itu cukup masif yang minta,” kata Purbaya.
Purbaya menyarankan, BGN membuka data jumlah sekolah yang mengajukan permohonan mendapatkan MBG kepada publik. Menurut dia, keterbukaan data tersebut dapat menunjukkan besarnya penerimaan masyarakat terhadap program tersebut.
“Saya bilang, kalau itu Anda (Sudaryono) umumkanlah ke publik, berapa sekolah yang minta itu. Sehingga orang tahu bahwa memang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar,” pungkasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.