RM.id Rakyat Merdeka - Memasuki usia ke-81 tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan kualitas representasinya. DPR dinilai perlu memastikan kepentingan rakyat menjadi orientasi utama dalam menjalankan fungsi legislatif.
Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengatakan, bertambahnya usia DPR semestinya diikuti dengan semakin matangnya lembaga tersebut dalam menjalankan mandat sebagai wakil rakyat.
“Di usia 81 tahun, DPR harus bercermin dan menyadari kualitas representasi dan kinerjanya. Sampai saat ini DPR masih menempati posisi buncit sebagai lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat,” ujar Efriza kepada Rakyat Merdeka, Selasa (1/9/2026).
Menurut Efriza, anggota DPR perlu lebih sering turun ke tengah masyarakat untuk mengetahui langsung persoalan yang dihadapi konstituen. Aspirasi tersebut kemudian harus diperjuangkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata.
Baca juga : Pengamat Intelijen: Kabinet Bayangan Tak Punya Dasar Konstitusi
Ia menilai kedekatan wakil rakyat dengan masyarakat tidak seharusnya hanya terlihat ketika masa reses atau menjelang agenda politik. Komunikasi dengan konstituen perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Efriza juga menyoroti masih kuatnya kepentingan partai politik dalam kerja-kerja legislatif. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat anggota DPR lebih mengutamakan kepentingan partai dan fraksi dibandingkan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya.
Karena itu, DPR didorong memperkuat seluruh fungsi kelembagaannya, mulai dari legislasi, pengawasan, penganggaran hingga pelaksanaan fit and proper test. Fungsi tersebut harus dijalankan secara substantif dan berpihak pada kepentingan publik.
“Semakin tua usia DPR, seharusnya semakin matang pula keberpihakannya kepada rakyat,” katanya.
Baca juga : Pangi Syarwi Chaniago Raih Gelar Doktor, Teliti Fenomena Split Ticket Voting
Efriza mengatakan, ukuran keberpihakan DPR tidak cukup dilihat dari jumlah undang-undang yang dihasilkan atau banyaknya rapat yang digelar. Hal yang lebih penting adalah dampak dari keputusan politik parlemen terhadap kehidupan masyarakat.
“Jangan sampai kritik dari rakyat dinilai reaktif oleh DPR, sehingga hubungan DPR dan rakyat terus menjauh,” tuturnya.
Ia juga meminta para legislator lebih dewasa dalam menerima kritik. Dalam sistem demokrasi, kritik publik merupakan bagian dari kontrol terhadap lembaga yang mendapatkan mandat dari rakyat.
Menurut Efriza, sikap defensif ketika mendapat sorotan justru dapat memperlebar jarak antara DPR dan konstituen. Kritik seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan cara lembaga bekerja.
Baca juga : Legislator Optimis Pertamina Mampu Berperan Besar Di Blok Masela
Efriza menilai DPR memang memiliki kedudukan penting sebagai lembaga negara. Namun, kehormatan tersebut harus diiringi sikap terbuka, komunikasi yang egaliter, serta keberpihakan yang dapat dirasakan masyarakat.
Kepercayaan publik, lanjut dia, tidak dapat dibangun dengan membatasi kritik. Kepercayaan harus diperoleh melalui kerja nyata dan kemampuan DPR menjawab persoalan masyarakat.
“DPR akan semakin dipercaya bukan karena mampu membungkam kritik, tetapi karena mampu menjawab kritik dengan kerja nyata, keterbukaan, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.