RM.id Rakyat Merdeka - Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) telah usai dan kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 telah ditetapkan. Seluruh warga NU pun diajak kembali bersatu dan bersama-sama menjalankan khidmah organisasi.
Pengasuh Pesantren Skill, Dr. KH Muhammad Nur Hayid alias Gus Hayid, mengajak seluruh warga NU, baik struktural maupun kultural, menerima hasil Muktamar dengan lapang dada.
Ia menilai, perbedaan pandangan dan dinamika yang muncul selama Muktamar merupakan bagian dari proses organisasi.
Setelah forum permusyawaratan tertinggi NU itu berakhir, seluruh elemen NU dinilai perlu kembali bergandengan tangan.
"Saya mengajak kepada seluruh warga NU, baik yang struktural maupun kultural, ayo kita bersatu kembali. Kita berniat kembali untuk khidmah pada Jam'iyyah Nahdlatul Ulama dengan satu tujuan agar diakui menjadi santrinya Hadratusyaikh Hasyim Asy'ari," kata Gus Hayid, Kamis (3/9/2026).
Wakil Katib PWNU DKI Jakarta itu mengakui, dinamika selama Muktamar bisa saja melahirkan perbedaan pandangan. Bahkan, tidak semua pihak mungkin merasa cocok dengan proses yang berlangsung.
Namun, menurutnya, keputusan Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU harus dihormati.
"Kita mungkin ada yang kurang cocok dari proses dan dinamika Muktamar. Faktanya, Muktamar sudah selesai. Sebagai orang yang bijak, saya kira kita harus terima apa pun hasilnya karena sudah melalui proses permusyawaratan tertinggi," ujarnya.
Baca juga : “Kami Di Atas Politik”
Meski demikian, Gus Hayid menegaskan bahwa menerima hasil Muktamar bukan berarti warga NU harus berhenti mengawasi jalannya organisasi.
Kepemimpinan baru PBNU tetap perlu dikawal agar program dan kebijakan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan Jam'iyyah.
"Tinggal kita awasi bersama-sama dan kita kontrol bersama-sama program serta kegiatan dan perjalanan PBNU lima tahun mendatang," tuturnya.
Ia juga meminta warga NU memberikan dukungan terhadap program-program yang dinilai baik. Sebaliknya, jika terdapat kebijakan yang dianggap kurang tepat, kritik tetap dapat disampaikan, tetapi dengan cara yang santun dan beradab.
"Kalau baik kita dukung, kalau ada yang kurang pas kita luruskan, kalau ada yang perlu dikritik kita kritik dengan cara yang beradab, dengan kritik yang santun dan akhlakul karimah," tegasnya.
Gus Hayid mengingatkan agar perbedaan yang muncul selama Muktamar tidak sampai merusak persaudaraan sesama warga NU.
Menurutnya, kritik semestinya menjadi energi untuk memperbaiki organisasi, bukan menjadi ajang saling menjatuhkan.
"Insya Allah semuanya akan bisa menerima apa yang menjadi kritik konstruktif kita, bukan dengan cara caci maki atau saling menghinakan," ucapnya.
Baca juga : Dipastikan Gus Ipul, Istana Tidak Intervensi Pemilihan Ketum PBNU
Ia menilai, persatuan menjadi modal penting bagi NU dalam memasuki abad kedua. Karena itu, seluruh elemen organisasi diminta mengakhiri perbedaan dan kembali fokus pada agenda besar NU.
"Mari kita bersatu kembali untuk kejayaan NU di abad kedua," tutur Penasehat Pesantren Skill Nurul Hayat, Lumajang tersebut.
Selain menyerukan rekonsiliasi, Gus Hayid menitipkan pesan kepada kepemimpinan baru PBNU terkait komposisi kepengurusan periode 2026-2031.
Ia berharap, struktur baru tersebut benar-benar mencerminkan wajah Indonesia yang beragam. Menurutnya, keterwakilan kader dari Jawa dan luar Jawa perlu menjadi perhatian. Begitu pula dengan representasi Indonesia bagian barat dan timur.
"Soal komposisi struktur, saya berharap mandatori Muktamar, baik Rais Aam maupun Ketua Umum Tanfidziyah yang terpilih, betul-betul memperhatikan komposisi keindonesiaan, komposisi Jawa-luar Jawa, komposisi Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur," pintanya.
Gus Hayid menilai representasi wilayah penting untuk menunjukkan bahwa NU bukan organisasi yang hanya berakar di Pulau Jawa.
Ia mengingatkan, munculnya persepsi bahwa NU hanya identik dengan daerah tertentu dapat berdampak terhadap kohesivitas organisasi.
"Ini penting untuk menunjukkan bahwa NU itu tidak hanya di Jawa. Lebih-lebih jika diberi persepsi bahwa NU hanya Jawa Timur, karena ini sangat membahayakan kohesivitas jam'iyah," tuturnya.
Baca juga : Jabatan Ketum PBNU Kembali Ke Trah Pendiri
Karena itu, ia berharap posisi-posisi strategis di PBNU dibagi secara proporsional.
Menurutnya, keterwakilan tidak hanya berasal dari Jawa Timur, tetapi juga Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kader NU dari luar Jawa juga perlu mendapatkan ruang yang memadai.
"Di Jawa sendiri saya kira harus dibagi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat untuk pos-pos strategisnya. Dan tentu juga pos-pos strategis kita berikan di PBNU nanti untuk sahabat-sahabat, teman-teman para pejuang NU dari luar Jawa," ujarnya.
Ia menyebut, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, hingga kawasan timur Indonesia dan Papua sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan kepengurusan.
Menurut Gus Hayid, representasi wilayah bukan sekadar persoalan pembagian jabatan. Lebih dari itu, komposisi yang proporsional dapat menjadi ruang rekonsiliasi sekaligus memperkuat persatuan warga NU di seluruh Indonesia.
"Ini akan menjadi ruang rekonsiliasi sekaligus komitmen dari kepengurusan baru PBNU betul-betul ingin mengayomi semuanya, sekaligus ingin merangkul semuanya dalam rangka menyambut NU abad kedua," tandasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.