RM.id Rakyat Merdeka - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) membahas strategi pengelolaan batas dan kawasan perbatasan negara. Pembahasan berlangsung dalam audiensi yang difasilitasi BNP di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Audiensi dipimpin Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Nurdin. Nurdin memaparkan arah strategis pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup penetapan dan penegasan batas, penguatan pertahanan dan keamanan, pengelolaan lintas batas negara, serta pembangunan kawasan perbatasan.
“Pengelolaan batas wilayah negara diarahkan untuk mewujudkan penetapan dan penegasan batas wilayah negara serta memastikan pengelolaan batas yang aman dan tangguh dalam menghadapi berbagai potensi ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI,” kata Nurdin.
Dalam aspek penetapan dan penegasan batas wilayah negara, BNPP RI tengah menjalankan sejumlah agenda strategis.
Baca juga : BNPP Aktifkan Lagi PLB Temajuk-Telok Melano, Ekonomi Perbatasan Bergeliat
Di antaranya penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) Indonesia-Malaysia, penyelesaian Unresolved Segment dan Unsurveyed Segment Indonesia-Timor Leste, penegasan batas Indonesia-Papua Nugini, serta penyelesaian batas maritim.
BNPP juga terus memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan pilar batas negara, Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), pos pengamanan perbatasan, Pos TNI Angkatan Laut, serta Markas Komando Kepolisian Sektor dan Kepolisian Subsektor.
Penguatan keamanan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan perbatasan. Fi bidang pengelolaan lintas batas negara, BNPP mengembangkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beserta sarana dan prasarana pendukung serta kawasan di sekitarnya.
Pengembangan PLBN tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan bagi pergerakan orang dan barang, tetapi juga mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.
Baca juga : Program Prioritas Presiden Sentuh Kawasan Perbatasan
“Pengelolaan lintas batas tidak hanya berkaitan dengan pembangunan PLBN, tetapi juga peningkatan sistem pelayanan orang dan barang, pemetaan serta identifikasi jalur tidak resmi, dan penguatan koordinasi antarinstansi serta masyarakat dalam penanganannya,” ujar Nurdin.
Dalam audiensi itu, BNPP dan KSP juga membahas percepatan penanganan dampak penegasan batas wilayah negara di Pulau Sebatik. Berdasarkan kesepakatan garis batas baru, terdapat wilayah seluas 127,3 hektare yang sebelumnya berada di sisi Malaysia dan kini menjadi bagian dari Indonesia.
Sebaliknya, wilayah seluas 4,9 hektare yang sebelumnya merupakan bagian dari Indonesia kini menjadi bagian dari Malaysia.
Staf Khusus Kantor Staf Presiden, Hera Nugrahayu menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara BNPP RI dan KSP guna mempercepat transformasi kawasan perbatasan.
Baca juga : BNPP Gelar Upacara HUT Ke-81 RI Serentak Di 15 Wilayah Perbatasan
“Harapannya ke depan kita bisa saling berkolaborasi melalui audiensi ini, termasuk bagaimana teknis koordinasi dan kolaborasi yang lebih intens untuk mempercepat transformasi kawasan perbatasan sebagai beranda Indonesia,” sambung Hera.
Menurut Hera, berbagai program yang dipaparkan BNPP RI telah memiliki landasan, perencanaan, dan desain yang jelas.
Namun, penguatan tata kelola dan koordinasi antarlembaga tetap diperlukan agar target pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan dapat tercapai lebih cepat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.