Sebelumnya
Menurut OSO, keterlambatan bantuan bencana berpotensi menimbulkan kekecewaan masyarakat kepada Pemerintah Pusat. Dia meminta, Presiden Prabowo Subianto memastikan jajaran pembantunya bekerja cepat dalam merespons kondisi darurat.
Bahkan, OSO mengusulkan agar pejabat yang tidak responsif dalam menangani bencana dievaluasi. “Usulan saya, sebaiknya jika pembantu Presiden yang lambat membantu masyarakat yang kena bencana alam, sebaiknya diganti saja sama yang responsif,” tegasnya.
OSO juga mengusulkan adanya program nasional yang mendorong daerah-daerah lain ikut membantu ketika suatu wilayah mengalami bencana. Menurutnya, solidaritas antardaerah merupakan bagian penting dari semangat kebangsaan.
Baca juga : BRI Gaspol Ekonomi Hijau Dan Ramah Lingkungan
“Kalau satu daerah kena bencana, maka daerah lain juga ikut membantu meringankan sebagai bentuk toleransi sesama anak daerah dan anak bangsa. Untuk daerah, saya akan bersama kalian,” tandasnya.
Di kesempatan sama, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi mengatakan, guyuran dana ke daerah sangat penting untuk membiayai layanan dasar masyarakat. “Kami memerlukan satu kewajaran tertentu dari Pemerintah Pusat, sedikit demi sedikit mengembalikan lagi TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang telah dikurangi,” harap Bursah.
Bursah bilang, Pemerintah Daerah mafhum dengan langkah Pemerintah yang memfokuskan anggarannya untuk menggenjot sejumlah program strategis nasional. Bursah pun mencontohkan program andalan Presiden Prabowo yang butuh banyak anggaran, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga program ketahanan pangan.
Baca juga : Abu Vulkanik Susut, Jakarta Mulai Plong
Namun, Bupati Lahat itu menilai, pengurangan TKD perlu dievaluasi agar tidak mengganggu kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Bahkan, beberapa gubernur menitipkan suara kepada saya supaya TKD dikembalikan seperti awal,” ungkap Bursah.
Ekonom Senior, Fuad Bawazier menilai, hanya sedikit daerah di Indonesia yang benar-benar mampu mandiri secara fiskal. Karenanya, perlu ada kebijakan yang berbeda antara daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan daerah yang masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.
Baca juga : Sunderland Vs Arsenal, The Gunners Siap Buru Kemenangan Keempat
Komisaris Utama MIND ID itu juga mencontohkan beberapa daerah yang fiskalnya kuat, seperti DKI Jakarta, Badung, Bali, yang fiskalnya kuat bukan dari pendapatan pertambangan. Kemudian, urai Fuad, Kabupaten Bengkalis, dan Provinsi Riau yang fiskalnya gagah karena pertambangan.
“Pokoknya hanya ada beberapa, kurang dari sepuluh jari istilahnya, yang memang bisa mandiri secara keuangan APBD-nya. Sebab itu, perlu ada kebijakan asimetris. Daerah-daerah yang merupakan pengecualian ini, bisa mendapatkan perlakuan berbeda dari daerah pada umumnya,” pungkasnya. [OSP]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.