RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menegaskan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu menyentuh akar persoalan tata kelola lahan, air, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebakaran tidak terus berulang di wilayah yang sama.
“Karhutla adalah akibat, bukan sebab. Karena itu, kita harus mencari sumber persoalannya, mulai dari bagaimana tata kelola lahannya, tata kelola airnya, hingga bagaimana masyarakat dan kondisi sosial ekonominya dikelola,” kata Soewarso dalam kuliah umum Fakultas Pertanian Universitas Lampung secara daring, Kamis (24/9/2026).
Kuliah umum bertajuk “Membedah Anatomi Kebakaran Hutan Indonesia: Pencegahan dan Penanggulangannya” tersebut merupakan bagian dari rangkaian penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan APHI. Kerja sama kedua pihak sebelumnya telah disepakati untuk periode lima tahun.
Kegiatan tersebut dibuka Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Kuswanta. Dalam pemaparannya, Soewarso menjelaskan bahwa kebakaran yang berulang di lokasi yang sama menunjukkan masih terdapat persoalan mendasar yang belum diselesaikan.
Menurutnya, penanganan karhutla perlu memadukan kesiapan teknis dengan pendekatan sosial. Penguatan sarana pemadaman dan deteksi dini harus berjalan bersama pemberdayaan masyarakat, perbaikan tata kelola, serta pengembangan alternatif ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga : Ichitan Salurkan Bantuan bagi Petugas, Relawan dan Masyarakat Terdampak Karhutla
“Pemadaman tetap penting, tetapi solusi permanen harus dimulai sebelum api muncul. Pencegahan perlu menjadi bagian dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Soewarso menguraikan sejumlah faktor yang perlu diperhatikan dalam pencegahan karhutla. Di antaranya penggunaan api untuk membuka lahan karena dianggap murah dan cepat, keterbatasan pengetahuan mengenai dampak kebakaran, serta konflik penguasaan lahan.
Persoalan tersebut, kata dia, membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat di setiap wilayah. Edukasi juga perlu disertai pendampingan dan pilihan kegiatan ekonomi yang dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada praktik pembakaran.
Terkait lahan gambut, Soewarso menekankan pentingnya tata kelola air. Penyediaan sumber air, pembangunan embung, dan pengelolaan sekat kanal perlu terhubung dengan pemantauan kondisi lapangan serta sistem peringatan dini.
Pada tingkat operasional, dia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan aparat. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pemantauan bersama, serta kesiapan personel dan peralatan.
Baca juga : SHJ II Perkuat DMPA Untuk Cegah Karhutla Di Marang Kayu
Pendekatan teknis, lanjut Soewarso, perlu dipadukan dengan program pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar konsesi. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan karhutla.
“Keberhasilan pengendalian karhutla harus terlihat dari risiko yang diketahui lebih dini, keputusan yang diambil lebih cepat, api yang dihentikan sebelum membesar, serta kebakaran yang tidak kembali muncul di tempat yang sama,” katanya.
Sementara itu, Christine Wulandari dari Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang juga Guru Besar Manajemen Hutan Universitas Lampung menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pencegahan karhutla.
Menurut Christine, keterlibatan masyarakat perlu dilakukan secara bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Keberlanjutan pencegahan juga dipengaruhi sejauh mana masyarakat memahami manfaat menjaga hutan sekaligus memperoleh dukungan untuk mengelola sumber penghidupannya secara berkelanjutan.
“Masyarakat perlu dilibatkan sejak mengidentifikasi persoalan, menyusun kegiatan, hingga menilai hasilnya. Dengan keterlibatan itu, pencegahan karhutla dapat tumbuh menjadi kebutuhan bersama,” ujarnya.
Baca juga : Pakar: Kebakaran Di Konsesi Bukan Bukti Perusahaan Sengaja Membakar
Christine menilai kemitraan antara pemerintah, pemegang izin usaha kehutanan, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat perlu menghasilkan pendampingan yang berkelanjutan. Dukungan tersebut dapat mencakup peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, hingga penguatan kelembagaan masyarakat.
Selain itu, komunikasi mengenai pencegahan karhutla perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Dengan pendekatan tersebut, pesan pencegahan diharapkan lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Edukasi akan lebih efektif ketika masyarakat memiliki pilihan yang dapat dijalankan. Karena itu, pesan pencegahan perlu disertai dukungan nyata bagi penghidupan dan pengelolaan lahan tanpa membakar,” katanya.
Penguatan tata kelola lahan dan air, kesiapsiagaan teknis, serta pemberdayaan masyarakat menjadi langkah yang saling melengkapi dalam pencegahan karhutla. Kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat diperlukan agar kebakaran berulang dapat ditekan sekaligus menjaga kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.