Karhutla Ganggu Bandara, Menhut-Kepala BNPB Ngantor Di Kalteng

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) belum jinak, bahkan mengganggu aktivitas penerbangan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memutuskan berkantor di Kalteng untuk memimpin penanganan karhutla.

Awalnya, Raja Juli dan Suharyanto datang ke Kalteng untuk meninjau langsung penanganan karhutla. Namun, setelah melihat kabut asap yang terus meningkat, serta belum turunnya hujan selama sepekan membuat Raja Juli dan Suharyanto memutuskan tidak balik ke Jakarta.

“Kami berdua yang tadinya hanya berkunjung, kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah,” kata Suharyanto di Kalteng, Senin (21/9/2026).

Menurut Suharyanto, keputusan berkantor di Kalteng dilakukan agar penanganan karhutla dapat dipantau dan dikoordinasikan secara langsung, termasuk upaya mengatasi kabut asap yang mengganggu jarak pandang di wilayah tersebut.

Luas lahan yang terbakar di Kalteng mencapai 180 hektare. Satgas darat mampu memadamkan sekitar 150 hektare dalam sehari, sehingga tersisa sekitar 30 hektare yang masih dalam proses pemadaman.

Namun, penanganan masih menghadapi tantangan karena titik kebakaran baru terus muncul setiap hari. Selain itu, lahan gambut yang telah dipadamkan berpotensi kembali terbakar.

“Masih ada kebakaran-kebakaran baru dan lahan gambut yang sudah kita padamkan bisa menyala kembali,” ujar Suharyanto.

Baca juga : Asap Karhutla Kembali Terlihat di IKN, Menhut Minta Petugas Turun

Ia mengatakan, kabut asap menjadi persoalan lain karena belum terdapat teknologi yang dapat langsung menghilangkan asap. Angin dan hujan menjadi dua faktor yang dapat membantu mengurai kabut asap.

Karena itu, pemerintah mengupayakan hujan buatan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Namun, satu pesawat OMC yang sebelumnya beroperasi dari Bandara Cilik Riwut tidak dapat menjalankan operasi akibat jarak pandang yang rendah.

Sebagai langkah lanjutan, rekayasa cuaca berikutnya dilakukan dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Bandara Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalteng.

Pelaksanaan OMC tersebut mempertimbangkan potensi pertumbuhan awan hujan berdasarkan prediksi BMKG. Suharyanto menegaskan, pemerintah akan terus mengawal operasi tersebut hingga hujan turun dan membantu mengurangi kabut asap.

“Hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Raja Juli mengatakan, pemerintah terus memaksimalkan potensi awan hujan yang tersedia untuk membantu penanganan karhutla. Langkah tersebut dilakukan sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Selain mengatasi karhutla, pemerintah juga mengambil langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang dinilai melanggar kewajiban pengelolaan kawasan.

Baca juga : Cek Karhutla IKN, Pemerintah Pastikan Api Tak Masuk Zona Inti

Raja Juli menyatakan, pemerintah kembali mencabut izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan Barat (Kalbar) , Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalteng.

Lima perusahaan tersebut yakni PT WLJ di Sanggau dan Sekadau, Kalbar, dengan luas konsesi sekitar 29.140 hektare; PT PMB di Banjar, Kalsel, seluas 11.882 hektare; PT PWN di Lamandau, Kalteng, seluas 3.812 hektare; PT GPP di Lamandau, Sukamara, dan Ketapang, seluas 28.990 hektare; serta PT BWL di Kapuas, Kalteng, seluas 18.640 hektare.

Total luas konsesi kelima perusahaan tersebut mencapai 92.464 hektare. Adapun area yang terbakar di lima konsesi tersebut mencapai 1.169,13 hektare.

Raja Juli mengatakan, pencabutan izin dilakukan karena perusahaan tersebut melanggar kewajiban sebagai pemegang konsesi atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

“Namun, sekali lagi karena mereka mengabaikan, tidak peduli dengan hal itu, maka hari ini saya cabut,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalteng telah menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Sebanyak 13 kabupaten dan satu kota telah berstatus tanggap darurat, sedangkan Kabupaten Lamandau masih berstatus siaga darurat.

Sekitar 10.700 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, relawan, dan ASN dikerahkan untuk menangani karhutla di berbagai wilayah Kalteng.

Baca juga : Wapres Kawal Perlindungan Satwa dan Habitat Terdampak Karhutla

Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng juga mengaktifkan 946 personel di 19 posko, sementara TNI mengerahkan sekitar 1.220 personel untuk mendukung operasi penanganan karhutla. 

Pemerintah turut memperkuat sarana pemadaman dengan menyiapkan drone thermal, mesin pompa, selang, nozzle, kendaraan operasional, alat pelindung diri, serta berbagai peralatan pendukung. Sebanyak tiga unit drone thermal dan sekitar 300 mesin portable disiapkan untuk membantu regu pemadaman menjangkau dan memantau titik api di lapangan.

BMKG memprakirakan adanya potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Kalteng pada 21-28 September 2026 sebagai salah satu peluang untuk membantu percepatan penanganan karhutla.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengapresiasi, keputusan Menhut dan Kepala BNPB berkantor di Kalteng untuk memantau langsung penanganan karhutla. Menurut Alex, keberadaan kedua pejabat Kabinet Merah Putih tersebut di lokasi bencana dapat memberikan motivasi kepada petugas yang tengah melakukan pemadaman karhutla. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.