RM.id Rakyat Merdeka - Keinginan Presiden Prabowo menggratiskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga perguruan tinggi negeri (PTN) membutuhkan anggaran jumbo. DPR memprediksi kebutuhannya mencapai Rp 302 triliun.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Saat ini Pemerintah dan DPR masih memetakan kebutuhan anggaran untuk menjalankan program pendidikan gratis hingga PTN.
Said merinci untuk pendidikan gratis jenjang SD, SMP, dan SMA mencapai Rp 210 triliun. Sementara itu, kebutuhan untuk perguruan tinggi diperkirakan Rp 92 triliun.
“Totalnya hampir Rp 302 triliun,” kata Said.
Baca juga : Menteri Imipas Cek Lapas Cibinong, AC-TV Tak Lagi Nempel Di Tembok
Said mengatakan, pelaksanaan pendidikan gratis akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal, Banggar DPR menganggarkan sekitar Rp 5 triliun sebagai proyek percontohan.
Hal tersebut diperlukan agar persiapan program dan tata kelola anggaran dapat dilakukan secara matang. “Pendidikan gratis pada 2028 bisa dimulai sekitar 60-75 persen dan ditargetkan mencapai 100 persen pada 2029,” katanya.
Politikus PDIP ini menambahkan, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga perlu menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah terkait tenaga pendidik.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan, pihaknya telah menghitung biaya yang dibutuhkan untuk menggratiskan PTN. “Nilainya Rp 93.742.969.840.000,” kata Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Jumat (25/9/2026).
Jumlah tersebut, kata dia, mencakup 2.833.169 mahasiswa di PTN vokasi maupun akademik. Baik D3, D4, maupun S1.
Baca juga : Melayani Sepenuh Hati: Ketika Teknologi Menjadi Infrastruktur Kepercayaan
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, Pemerintah masih menyusun grand design pendidikan sebelum menentukan kebutuhan anggaran secara lebih rinci. Pemerintah juga akan mengevaluasi penggunaan anggaran pendidikan yang saat ini mencapai sekitar Rp 824 triliun per tahun.
“Ini kan ada yang di pusat, ada yang masuk ke daerah (APBD),” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, anggaran pendidikan Pemerintah Pusat tersebar di sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Agama. Pemerintah, lanjutnya, ingin melihat kembali desain penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini berjalan.
“Jadi arahan dari Bapak Presiden adalah untuk membuat grand design,” tambah Bendahara Negara ini.
Evaluasi juga mencakup berbagai program pendidikan yang telah berjalan. Suahasil mencontohkan, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, sekolah terintegrasi, hingga program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Baca juga : Geledah Kanwil BPN Jawa Timur, KPK Sita Uang Ratusan Juta
Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengatakan, Pemerintah sebenarnya memiliki ruang fiskal untuk mewujudkan pendidikan gratis. Ia menyebut anggaran pendidikan yang mencapai sekitar Rp 800 triliun dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk menjalankan kebijakan tersebut.
Dengan penataan anggaran, menurut dia, kebijakan pendidikan gratis tidak semestinya dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkuat pemenuhan amanat konstitusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Semangat Presiden yang berapi-api seperti itu justru kesempatan baik dunia pendidikan untuk mencerdaskan bangsa sebagaimana cita-cita konstitusi,” ujar Didik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan rencana Pemerintah menggratiskan pendidikan sekolah negeri hingga PTN. “Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” sebut Prabowo pada sambutannya dalam HUT ke-28 PAN di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Prabowo bahkan telah menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait untuk mengebut realisasinya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/9/2026). [FAQ/UMM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.