Dark/Light Mode

APBD Disiapkan Hadapi Kemarau Panjang

Pemerintah Jatim Diminta Antisipasi Gagal Panen

Sabtu, 26 September 2026 06:45 WIB
Anggota DPRD Jatim, Naufal Alghifary. (Foto: Instagram/alghifary__)
Anggota DPRD Jatim, Naufal Alghifary. (Foto: Instagram/alghifary__)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) mendorong postur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2027, dapat mengantisipasi ancaman kemarau berkepanjangan dan potensi gagal panen. Mereka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim memastikan postur anggaran 2027 bisa mengantisipasi krisis air, serta dampaknya terhadap pertanian, hingga potensi kebakaran hutan.

Anggota DPRD Jatim, Naufal Alghifary mengatakan, kekurangan air bukan sekadar persoalan kebutuhan rumah tangga, tapi juga menyangkut keberlangsungan produksi pertanian. Sebab, urai dia, kekeringan yang terjadi tahun ini telah memberi dampak langsung terhadap masyarakat dan sektor pertanian.

“Tahun ini terjadi kekeringan panjang akibat El Nino, banyak hutan terbakar, serta kekurangan air untuk kepentingan keluarga dan lahan pertanian. Hal itu berdampak pada gagal panen, dan produksi pertanian di Provinsi Jawa Timur,” kata Naufal, di Surabaya, Jatim, Jumat (25/9/2026).

Sebab itu, lanjut dia, Fraksi Demokrat meminta Pemprov Jatim tak hanya memasukkan kekeringan sebagai persoalan dalam narasi pembangunan. Pihaknya mendorong Pemprov Jatim menyiapkan langkah konkret melalui APBD 2027, utamanya pembangunan infrastruktur untuk memperkuat ketahanan air dan pertanian.

Baca juga : Perekonomian Terjaga, Investasi Kian Moncer

“Ke depan, Pemerintah perlu menyiapkan berbagai langkah, untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan pembangunan di sektor sumber daya air dan pertanian. itu harus tercermin dalam kerangka Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027,” tegasnya.

Senada, anggota Fraksi Gerindra di DPRD Jatim, Soemarjono mengingatkan, penurunan anggaran di sektor pertanian, kehutanan, dan energi dalam Rancangan APBD Jatim 2027, akan berdampak besar bagi kelangsungan ekonomi masyarakat. Sebab, ketersediaan anggaran pada sektor tersebut berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Lebih lanjut, Soemarjono menyoroti anggaran sektor pertanian yang mencakup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, serta Dinas Peternakan yang turun dari Rp 376 miliar menjadi Rp 267,42 miliar atau berkurang 28,9 persen. Selain itu, dia juga menyesalkan terjadinya penurunan anggaran di sektor kehutanan dari Rp 208 miliar menjadi Rp 185,35 miliar atau berkurang 10,9 persen.

“Fraksi Gerindra sangat menyayangkan, sejumlah sektor yang menjadi prioritas Nawa Bhakti Jatim Agro dan Jatim Lestari justru mengalami penurunan alokasi dibandingkan Tahun Anggaran 2026,” ucapnya.

Baca juga : Stok Pupuk PKT Aman Jelang Musim Tanam

Soemarjono meminta, penurunan itu dijelaskan lebih lanjut oleh Pemprov Jatim. Sebab, sejumlah program strategis, seperti kemandirian pangan, asuransi petani, dan program Bersih dengan Renewable Energy (BERSERi), masih tercantum sebagai program kerja prioritas 2027.

“Programnya masih ada, tapi alokasi anggaran di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Energi justru menurun,” imbuhnya. Anggota Fraksi Golkar di DPRD Jatim, Hadi Setiawan juga meminta Pemprov Jatim menjelaskan, bagaimana penurunan belanja modal mampu menopang pembangunan infrastruktur, konektivitas, pemerataan pelayanan publik, serta kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Jatim.

Dia menegaskan, Pemprov tak boleh berhenti pada besaran anggaran, tapi menjelaskan lokasi program, penerima manfaat, output, dan outcome secara terukur. Sebab, angka kemiskinan di Provinsi Jatim pada Maret 2026, masih tercatat 9,06 persen, Gini Ratio 0,365, dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,42 persen.

Selain itu, tambah Hadi, Fraksi Golkar juga menilai target pendapatan daerah 2027 sebesar Rp 26,408 triliun perlu dicermati. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 26,495 triliun, dan masih berada di bawah realisasi pendapatan 2025 yang mencapai Rp 29,888 triliun.

Baca juga : Operasional LRT Hingga Pukul 24.00 & Headway Dipangkas

“Pemerintah harus lebih berani dan cermat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, sesuai kapasitas riilnya. Selain itu, menjaga konsistensi belanja modal dan infrastruktur strategis,” tandasnya. [KAL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.