RM.id Rakyat Merdeka - Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Semenanjung Arab.
Pengamat ekonomi syariah Universitas Paramadina, Imas Damayanti menyarankan pemerintah Indonesia agar sebaiknya menunda keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi hingga situasi keamanan regional dinyatakan pulih oleh otoritas berwenang.
Menurut Imas, eskalasi konflik bersenjata antara koalisi Arab Saudi dan kelompok Houthi dari Yaman tidak hanya berpotensi mengganggu keamanan perjalanan dan kenyamanan beribadah.
"Tetapi juga memicu dampak ekonomi bagi Indonesia maupun Arab Saudi," tuturnya.
Dari perspektif ekonomi syariah, ia menilai situasi tersebut perlu disikapi dengan mempertimbangkan keselamatan jiwa dan kemaslahatan publik, bukan semata-mata dampak finansial terhadap industri perjalanan umrah.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam ekosistem penyelenggaraan umrah global.
Indonesia secara konsisten menjadi salah satu negara penyumbang jemaah umrah terbesar, dengan rata-rata keberangkatan berkisar 1,2 juta hingga 1,5 juta jemaah per tahun.
Dalam desain Visi Saudi 2030, sektor pariwisata religi, termasuk haji dan umrah, diproyeksikan menjadi salah satu pilar diversifikasi ekonomi nonmigas Arab Saudi.
Baca juga : Buntut Houthi Bombardir Bandara Saudi, Jemaah Umroh RI Telantar
"Karena itu, berkurangnya arus jemaah umrah dari Indonesia berpotensi mempengaruhi sektor tersebut," tuturnya.
Di sisi lain, keberangkatan jemaah umrah juga menopang ekosistem bisnis perjalanan umrah di Indonesia.
Namun, Imas mempertanyakan apakah manfaat ekonomi tersebut sepadan dengan risiko keselamatan yang mungkin dihadapi jemaah di tengah ketidakstabilan kawasan.
“Sebagai negara yang berdaulat maka Indonesia berkewajiban untuk melindungi warganya dari dampak konflik internasional yang mengintai,” ucap Imas.
Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan agar jemaah berhati-hati saat menjalankan ibadah umrah di Arab Saudi.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan menunda keberangkatan untuk sementara waktu.
Risiko Biaya Perjalanan Meningkat
Imas menjelaskan, konflik bersenjata juga berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan biaya perjalanan umrah.
Salah satu risiko yang perlu diperhitungkan adalah kenaikan premi asuransi perjalanan syariah atau takaful.
Baca juga : DPR Imbau Jemaah Umrah Waspadai Eskalasi Konflik Timur Tengah
Tingginya risiko di kawasan konflik dapat mendorong perusahaan asuransi internasional menaikkan tarif premi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keadaan kahar (force majeure) akibat perang.
Kenaikan premi tersebut berpotensi meningkatkan biaya paket umrah secara keseluruhan dan membebani jemaah.
Selain itu, penutupan atau pengalihan jalur penerbangan untuk menghindari jangkauan proyektil maupun pesawat tanpa awak (drone) dapat memperpanjang waktu tempuh perjalanan.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi bahan bakar pesawat dan mengurangi efisiensi operasional maskapai penerbangan.
Imas juga mengingatkan bahwa jemaah haji dan umrah Indonesia banyak berasal dari kelompok lanjut usia. Perjalanan yang lebih panjang berisiko menambah beban fisik bagi jemaah yang rentan.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memperhitungkan seluruh risiko tersebut sebelum memutuskan keberlanjutan keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi.
Keselamatan Jiwa dalam Perspektif Maqashid Syariah
Dalam diskursus ekonomi syariah, Imas menegaskan bahwa aktivitas ekonomi maupun ibadah tidak dapat dilepaskan dari prinsip kemaslahatan manusia (maslahah mursalah).
Ia menjelaskan, Maqashid Syariah mencakup lima tujuan utama, yakni menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal).
Baca juga : Timteng Memanas, Kemenhaj Sampaikan Sejumlah Imbauan Penting ke Jemaah Umrah
Dalam kondisi konflik bersenjata yang berpotensi mengancam keselamatan di jalur transportasi udara maupun kawasan tujuan ibadah, perlindungan jiwa harus menjadi pertimbangan utama.
Menurut Imas, prinsip tersebut perlu didahulukan dibandingkan pelaksanaan ibadah umrah yang bersifat sunah maupun kepentingan ekonomi bisnis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perjalanan umrah.
Ia juga mengacu pada kaidah fikih dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih, yang berarti menolak kemudaratan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
Secara teologis dan ekonomis, lanjutnya, menjalankan ibadah di tengah risiko keselamatan yang tinggi bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang seseorang menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan.
Atas dasar itu, Imas menilai penundaan keberangkatan jemaah umrah merupakan langkah yang bijaksana untuk melindungi masyarakat hingga situasi keamanan regional dinyatakan pulih sepenuhnya oleh otoritas berwenang.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.