RM.id Rakyat Merdeka - Pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data yang akurat, relevan, dan terpercaya. Tanpa data yang memadai, kebijakan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, penyediaan statistik berkualitas menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, statistik memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan. Data yang dihasilkan melalui berbagai kegiatan statistik memberikan gambaran mengenai kondisi Indonesia dan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
"Statistik adalah sebuah angka yang bisa memberikan makna yang luar biasa apabila kita membacanya dengan benar," kata Amalia, seperti dikutip dari akun Instagram BPS, Minggu (18/10/2026).
Amalia menjelaskan, setiap tahun BPS melakukan ratusan survei. Bahkan setiap 10 tahun sekali BPS melakukan sensus. "Semua statistik yang kami hasilkan ini bisa menjadi kompas pembangunan," ujarnya.
Menurut Amalia, statistik yang dihasilkan BPS dapat menjadi kompas pembangunan karena menyediakan informasi mengenai kondisi masyarakat dan perekonomian. Data tersebut dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memahami persoalan, mengenali potensi, menentukan prioritas, serta mengevaluasi hasil pembangunan.
BPS menyediakan statistik yang berkualitas, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung berbagai tahapan pembangunan. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program, pemantauan pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca juga : Pemerintah Bantah Daya Beli Masyarakat Anjlok
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kebutuhan terhadap data berkualitas menjadi penting seiring beragamnya agenda pembangunan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah membutuhkan gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial dan ekonomi, karakteristik wilayah, serta kebutuhan masyarakat agar prioritas pembangunan dapat ditetapkan berdasarkan bukti.
Melalui statistik yang dihasilkan, BPS membantu menyediakan landasan informasi bagi pengambilan keputusan. Data dapat memberikan gambaran mengenai kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk dikembangkan, hingga persoalan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Meski demikian, data statistik merupakan dasar pertimbangan, bukan keputusan kebijakan itu sendiri. Penetapan program, alokasi anggaran, dan pelaksanaan pembangunan tetap menjadi kewenangan pemerintah sesuai tugas masing-masing. Ketersediaan data yang baik membantu memastikan keputusan tersebut memiliki landasan yang lebih terukur.
Data Berkualitas Butuh Kejujuran Masyarakat
Kualitas data tidak hanya ditentukan oleh metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik. Partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting. Sebab, sebagian informasi yang dibutuhkan dalam statistik resmi berasal dari jawaban masyarakat dan pelaku usaha yang menjadi responden survei maupun kegiatan pendataan.
Ketika petugas BPS melakukan pendataan, informasi yang disampaikan responden menjadi bagian penting dalam menggambarkan kondisi sebenarnya. Jawaban yang benar, jujur, dan sesuai kenyataan akan membantu menghasilkan statistik yang lebih akurat.
Sebaliknya, informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat memengaruhi kualitas data yang dihasilkan. Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa memberikan jawaban secara benar bukan sekadar memenuhi permintaan petugas, melainkan ikut berkontribusi dalam penyediaan informasi yang bermanfaat bagi pembangunan.
Baca juga : Temuan BPS: Beras Melimpah, Harganya Naik
Kesadaran tersebut perlu berjalan seiring dengan peningkatan literasi statistik. Masyarakat perlu memahami bagaimana data digunakan untuk membaca perubahan kondisi sosial ekonomi, mengenali persoalan, serta mendukung perencanaan dan evaluasi program pemerintah.
BPS juga perlu terus membangun kepercayaan publik melalui pelaksanaan kegiatan statistik yang profesional, penerapan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penjagaan kerahasiaan informasi responden sesuai ketentuan yang berlaku. Kepercayaan menjadi modal penting agar masyarakat bersedia berpartisipasi dan memberikan informasi secara benar.
Dengan demikian, kualitas data merupakan hasil dari proses statistik yang baik sekaligus partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab. BPS menjalankan peran dalam menghasilkan statistik, sementara masyarakat membantu menjaga kualitasnya melalui informasi yang akurat.
Dari Statistik Menuju Kebijakan Tepat Sasaran
Data yang berkualitas dapat membantu pemerintah melihat persoalan pembangunan secara lebih menyeluruh. Perbedaan karakteristik antarwilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan perkembangan berbagai sektor membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan situasi masing-masing.
Statistik membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan dan potensi tersebut. Informasi yang tersedia dapat menjadi bahan untuk menentukan sektor yang perlu diprioritaskan, memahami tantangan yang dihadapi masyarakat, serta merancang intervensi pembangunan berdasarkan bukti.
Dalam pelaksanaannya, data juga dibutuhkan untuk memantau perkembangan program dan mengevaluasi hasilnya. Perbandingan statistik dari waktu ke waktu dapat membantu melihat perubahan kondisi, mengidentifikasi persoalan yang belum terselesaikan, dan menilai apakah suatu kebijakan perlu disesuaikan.
Baca juga : Badiul Hadi: Turunnya Angka, Jangan Jadi Patokan Keberhasilan
BPS terus mengembangkan penyediaan statistik agar semakin responsif terhadap kebutuhan pemerintah dan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan indikator baru yang memberikan gambaran lebih spesifik mengenai kondisi sektor tertentu.
Indeks Kondisi dan Prospek Bisnis Industri Manufaktur (IKBM), misalnya, dirilis pada 5 Februari 2026 dengan penyajian data sejak triwulan III 2025. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran dini mengenai kondisi dan arah perkembangan industri manufaktur. Pengukurannya dilakukan setiap triwulan pada tingkat nasional dengan sampel lebih dari 6.000 perusahaan.
Selain itu, BPS merilis Statistik Perumahan pada 13 Agustus 2026 untuk mendukung kebutuhan informasi terkait pembangunan perumahan nasional. Statistik tersebut mencakup indikator backlog kepemilikan rumah dan kelayakhunian yang dapat menjadi referensi dalam memahami kebutuhan hunian masyarakat serta mengevaluasi pembangunan sektor perumahan.
Pengembangan indikator tersebut menunjukkan pentingnya statistik yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Data yang lebih spesifik dapat membantu pemerintah memahami persoalan secara lebih terarah, meskipun pemanfaatannya tetap memerlukan analisis dan tindak lanjut dari instansi yang berwenang.
Ke depan, penguatan integrasi data, pemanfaatan teknologi digital, dan peningkatan akses terhadap statistik juga menjadi bagian penting dari modernisasi BPS. Upaya ini diperlukan agar data semakin mudah dimanfaatkan, relevan dengan perkembangan zaman, serta mampu mendukung kebutuhan pengambilan keputusan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.