BPS Tegaskan Penentuan Desil Bukan Untuk Turunkan Angka Kemiskinan

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak dapat dimaknai sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Sebab, pengukuran desil dan angka kemiskinan menggunakan pendekatan yang berbeda.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi menjelaskan, desil digunakan untuk memetakan posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga. Sementara angka kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar.

“Kalau PMT tadi, kita mengestimasi pengeluaran seseorang atau tingkat kesejahteraan seseorang, kemudian dari keluarga 1 sampai keluarga 95 juta kita bariskan, yang kemudian kita potong sepuluh-sepuluh, jadilah desil,” jelas Nashrul dalam wawancara bersama Nusantara TV, Selasa (1/9/2026).

Penentuan desil dalam DTSEN dilakukan menggunakan metode Proxy Means Test (PMT). Metode tersebut digunakan untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah variabel sosial dan ekonomi.

Hasil estimasi kemudian diurutkan mulai dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga tertinggi. Seluruh keluarga tersebut selanjutnya dibagi ke dalam 10 kelompok atau desil.

Baca juga : Lucius Karus: Anggaran Besar Tak Jamin Kinerja Membaik

Dengan sistem tersebut, setiap kelompok desil memiliki ukuran yang relatif tetap, yakni sekitar 10 persen dari total keluarga yang masuk dalam pemeringkatan. Karena itu, Nashrul membantah anggapan bahwa menempatkan masyarakat ke desil yang lebih tinggi merupakan cara untuk mengurangi angka kemiskinan.

Menurutnya, perpindahan posisi sebuah keluarga dalam kelompok desil tidak akan mengubah komposisi dasar jumlah keluarga dalam setiap kelompok.

“Itu pandangan yang sama sekali keliru. Kenapa? Lagi-lagi saya ulangi lagi bahwa yang namanya desil itu ukurannya fixed. Jadi mau berapapun jumlah penduduknya, mau berapapun jumlah keluarganya, yang ada di desil 1 itu pasti 10 persen,” tegas Nashrul.

Ia menjelaskan, desil pada dasarnya hanya menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lain dalam distribusi tingkat kesejahteraan nasional.

Artinya, keluarga yang berada pada desil 1 berada dalam kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sementara kelompok pada desil yang lebih tinggi menunjukkan posisi relatif yang berbeda dalam distribusi tersebut.

Baca juga : Kamrussamad: Biarkan BPK Yang Audit Penggunaannya

Namun, posisi dalam kelompok desil tidak secara otomatis menentukan seseorang tergolong miskin atau tidak. Sebab, pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode yang berbeda, yakni pendekatan kebutuhan dasar atau basic needs approach.

“Kalau kemiskinan, kita mengukurnya beda lagi. Kemiskinan itu kita menghitung seseorang ini supaya dia bisa bertahan hidup, dia minimal butuh berapa. Kita menggunakan pendekatan basic needs approach,” jelas Nashrul.

Dalam pendekatan tersebut, BPS menggunakan Garis Kemiskinan sebagai batas untuk menentukan status kemiskinan seseorang.

Seseorang dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluarannya berada di bawah Garis Kemiskinan yang telah ditetapkan. Garis Kemiskinan sendiri terdiri atas dua komponen utama, yakni kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan dasar nonmakanan.

Baca juga : Khudori: Kalau Berlangsung Lama, Perlu Diteliti

Untuk kebutuhan makanan, BPS menghitung nilai pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari.

Sementara kebutuhan nonmakanan mencakup sejumlah kebutuhan dasar lain, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nashrul menekankan, perbedaan metode tersebut membuat data desil dan angka kemiskinan tidak bisa dibaca dengan pendekatan yang sama.

Desil menggambarkan posisi relatif keluarga dalam distribusi kesejahteraan. Sedangkan kemiskinan mengukur kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar berdasarkan nilai pengeluarannya terhadap Garis Kemiskinan.

Dengan demikian, perubahan posisi keluarga dalam pemeringkatan desil tidak serta-merta mengubah angka kemiskinan nasional. BPS berharap penjelasan tersebut dapat meluruskan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan data desil dalam DTSEN.

Penetapan desil, kata BPS, berfungsi untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat dan membantu penentuan sasaran program pemerintah. Sementara penghitungan angka kemiskinan tetap menggunakan metodologi dan indikator tersendiri berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.