RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai banyak konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini berakar dari kebijakan penjajah pada masa lalu. Penarikan batas wilayah tanpa mempertimbangkan latar belakang etnis, agama, dan budaya masyarakat setempat menjadi salah satu pemicu konflik berkepanjangan.
Pandangan tersebut disampaikan JK dalam kuliah ketiga bertajuk Lessons for Peace: Aceh, Afghanistan and Southern Thailand di Northern Illinois University (NIU), Amerika Serikat, Senin (19/10/2026) waktu setempat. Kuliah yang berlangsung di Smart Classroom, Latino Research Center, itu dihadiri sejumlah guru besar dan mahasiswa program doktoral yang mendalami studi perdamaian.
Dalam paparannya, JK menjelaskan konflik global dapat dipicu oleh tiga faktor yang disebutnya sebagai 3G, yakni God (agama, ideologi, dan keyakinan), Glory (rasa superioritas, kekuasaan, dan hegemoni), serta Gold (kepentingan ekonomi).
Menurut JK, ketiga faktor tersebut kerap saling berkaitan dan menjadi dasar terjadinya konflik, termasuk ketika kepentingan ekonomi bercampur dengan ambisi kekuasaan.
Ia mencontohkan kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran dan Venezuela pada awal 2026. Menurut JK, tindakan Amerika Serikat di kedua negara tersebut berkaitan dengan keinginan menguasai sumber daya minyak melalui penggunaan kekuatan militer.
JK juga menyoroti konflik yang menggunakan agama sebagai pembenaran untuk melakukan kekerasan. Menurut dia, pihak-pihak yang bertikai kerap menjanjikan surga kepada para milisi atau pejuang untuk membenarkan tindakan saling membunuh.
Baca juga : Bukaka Pasok 56 Garbarata Generasi Baru Untuk Terminal 3 Changi Airport
Padahal, kata JK, tidak ada ajaran agama yang membenarkan pembunuhan terhadap sesama manusia.
“Kitab suci agama mana pun tidak membenarkan saling membunuh. Mereka tidak masuk surga, melainkan masuk neraka,” tegasnya.
JK mengaitkan persoalan tersebut dengan konflik komunal di Poso, Sulawesi Tengah, pada 1998–2001, serta konflik di Ambon, Maluku, pada 1999–2002. Kedua konflik itu menimbulkan korban jiwa dan meninggalkan dampak sosial yang panjang bagi masyarakat setempat.
Mengenai konflik di Thailand Selatan, JK mengajak peserta kuliah melihat kembali sejarah pembentukan batas wilayah di kawasan tersebut. Menurut dia, kebijakan Inggris ketika menjadi kekuatan kolonial turut memengaruhi munculnya persoalan perbatasan yang hingga kini berdampak terhadap hubungan antarkelompok masyarakat.
JK mencontohkan masyarakat Pattani yang mayoritas beragama Islam dan beretnis Melayu. Ia menilai penetapan wilayah yang menempatkan kelompok tersebut di bawah yurisdiksi Thailand, bukan Malaysia, tidak cukup mempertimbangkan latar belakang etnis dan agama masyarakat setempat.
Menurut JK, persoalan serupa juga dapat dilihat dalam konflik Palestina-Israel dan persoalan etnis Rohingya di Myanmar, meskipun masing-masing memiliki latar belakang sejarah dan dinamika yang berbeda.
Baca juga : Saran Jusuf Kalla: Selesaikan Persoalan Papua Secara Politis!
Dalam kuliah tersebut, JK turut membahas konflik Afghanistan dan posisi kelompok Taliban. Ia menilai kelompok tersebut tidak seharusnya secara otomatis dipandang semata-mata sebagai kelompok teroris tanpa memahami latar belakang sejarah perjuangan mereka.
JK mengingatkan bahwa ketika Uni Soviet menduduki Afghanistan pada 1979–1989, Amerika Serikat membantu berbagai kelompok perlawanan untuk mengusir pasukan Soviet. Namun, setelah penarikan pasukan Soviet, Amerika Serikat kemudian melakukan intervensi militer dan menduduki Afghanistan selama sekitar 20 tahun.
Menurut JK, keberadaan Osama bin Laden menjadi salah satu alasan yang digunakan Amerika Serikat dalam operasi militernya di Afghanistan. Namun, Osama bin Laden akhirnya ditemukan dan dibunuh dalam operasi militer Amerika Serikat di Pakistan pada 2011.
JK menggunakan rangkaian peristiwa tersebut untuk menjelaskan bagaimana kepentingan geopolitik dan perubahan posisi negara-negara besar dapat memengaruhi konflik berkepanjangan.
Sementara itu, saat membahas konflik Aceh, JK menegaskan bahwa persoalan ekonomi dan ketidakadilan menjadi faktor penting yang melatarbelakangi konflik selama puluhan tahun.
Menurut dia, Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi masyarakatnya menghadapi kemiskinan dan tingkat literasi yang rendah. Ketimpangan tersebut memicu kekecewaan hingga sebagian masyarakat memilih mengangkat senjata melawan pemerintah.
Baca juga : 5 Hari Pascagempa Flores, PMI Layani Ratusan Warga Dan Salurkan Bantuan Logistik
Karena itu, JK menilai konflik Aceh tidak tepat jika semata-mata dipahami sebagai upaya mendirikan negara Islam. Persoalan distribusi hasil sumber daya alam dan keadilan ekonomi justru menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam memahami akar konflik tersebut.
JK menyatakan mendukung klausul dalam perjanjian damai Aceh yang memberikan porsi 70 persen dari hasil pengelolaan sumber daya alam Aceh untuk kembali ke daerah tersebut.
Menurut JK, pembagian hasil sumber daya alam merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun keadilan dan memperkuat perdamaian. Pengalaman Aceh, kata dia, menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan sosial, politik, dan ekonomi.
Melalui kuliah tersebut, JK menekankan pentingnya memahami sejarah, ketidakadilan, serta kepentingan yang melatarbelakangi konflik agar upaya perdamaian dapat menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.