RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ignasius Jonan menyentil cara Malaysia dan Singapura yang mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, lewat para tokohnya.
Melalui reels Instagramnya, Jonan memposting video mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia yang saat ini menjabat Anggota Parlemen, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman.
Dalam rekaman video tersebut, Syed Saddiq mendesak ASEAN mengambil sikap tegas terhadap Indonesia terkait karhutla. Menurutnya, Indonesia perlu diperlakukan sebagai pihak yang dikucilkan di kawasan, jika masalah tersebut terus berlanjut.
"Mengkritik, apalagi secara terbuka di media sosial, menyampaikan ancaman secara terbuka, menurut saya tidak akan melahirkan outcome yang baik, baik jangka pendek ataupun jangka panjang," kata Jonan, Rabu (21/10/2026).
Baca juga : Prabowo Ancam Bongkar Perusahaan Di Balik Karhutla
Jonan sangat menyayangkan hal itu terjadi, mengingat ASEAN telah memiliki framework untuk menangani masalah karhutla: ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution/AATHP (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas).
Framework tersebut telah ditandatangani 10 negara ASEAN pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia.
Indonesia meratifikasi AATHP pada 14 Oktober 2014, melalui UU Nomor 26 Tahun 2014. Secara resmi, instrumen ratifikasinya diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN pada 20 Januari 2015.
AATHP menjadi dasar kerja sama regional untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, memantau titik api serta pencemaran asap lintas batas, bertukar informasi dan memberikan bantuan dalam penanganan kebakaran, serta memperkuat koordinasi antarnegara ASEAN.
Baca juga : Meutya Hafid: Kemkomdigi Tak Pernah Minta Konten Karhutla Diturunkan
"Apakah Singapura atau Malaysia memiliki playbook yang berbeda? Ataukah hanya bicara secara politis untuk melayani konstituennya?Saya pikir, ini tidak akan menghasilkan solusi yang baik. Kalau ingin ini ditangani, ayo kerja sama," tutur Jonan.
Setiap negara, menurutnya, harus memiliki peralatan, teknologi, dan personil yang cukup untuk menangani karhutla.
"Kalau menangani human trafficking bisa, menangani terorisme bisa, bersama menangani perdagangan obat bius bisa, kenapa ini tidak?Kok tiba-tiba mengkritik secara terbuka? Kalau ada unsur kesengajaan, coba dicari bersama, bekerja sama. Ayo tangani bersama," tutur Jonan.
"Kalau ingin dikenakan sanksi secara fair dan optimal, kita duduk bareng, selesaikan. Karena banyak juga perusahaan, itu juga ada yang listed, kemungkinan listed di Singapura atau di Malaysia. Atau sebagian dimiliki oleh perusahaan yang didirikan di Singapura atau Malaysia," sambungnya.
Baca juga : Said Abdullah: Kekeringan & Karhutla Jangan Jadi Bencana Tahunan
Jonan mengingatkan, tidak semua bencana ekologi bisa dihindari. Yang penting, menurutnya, negara-negara ASEAN harus bisa bekerja sama.
"Tidak perlu mengkritik. Tidak perlu saling melakukan hal-hal yang saling menghina. Karena ini framework-nya framework ASEAN," pungkas Jonan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.