Sebelumnya
Dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya, Prabowo mengangkat ironi kekayaan sumber daya alam Indonesia yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Memang, buku tersebut berfokus pada persoalan sosial-ekonomi dan kemandirian nasional, bukan tata kelola pemilu. Namun, gagasan pembangunan yang berpihak kepada rakyat dapat menjadi bahan refleksi: kebijakan publik membutuhkan legitimasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipercaya.
Demokrasi dan pembangunan tidak seharusnya dipertentangkan. Pemilu menyediakan jalan bagi rakyat untuk menentukan pemimpin, sedangkan pemerintah bertanggung jawab menerjemahkan mandat itu menjadi kebijakan yang hasilnya dapat dinilai publik. KPU menjaga salah satu pintu utama hubungan tersebut dengan menyelenggarakan proses pemilihan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Baca juga : UNAS Gelar Wisuda Periode II 2025/2026, Perkuat Demokrasi, Inovasi & Ketahanan Bangsa
Tapi, tantangan tidak berakhir ketika hasil pemilu diumumkan. Kajian ilmiah tentang politik Indonesia, termasuk penelitian Thomas B. Pepinsky --pakar politik Amerika yang mengkhususkan diri dalam politik komparatif dan ekonomi politik internasional serta kajian Sana Jaffrey dan Eve Warburton –keduanya adalah peneliti dari Australian National University (ANU), mengingatkan pentingnya memperhatikan kualitas kompetisi politik, kekuatan institusi, dan keberlanjutan demokrasi. Pemilu yang terlaksana merupakan syarat penting, tetapi belum dengan sendirinya menjamin seluruh aspek demokrasi berjalan ideal.
Karena itu, menjelang usia ke-73, KPU perlu terus memperkuat tiga hal. Pertama, transparansi agar publik dapat menelusuri proses dan hasil pemilu. Kedua, profesionalitas serta independensi agar kepercayaan tidak bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Ketiga, pendidikan pemilih dan pengawasan publik yang berkelanjutan, sehingga partisipasi warga tidak berhenti setelah pencoblosan.
Baca juga : Anggota Badan Pengkajian MPR RI Soroti Demokrasi Dan Disinformasi Digital
Tema Anugerah Jurnalistik KPU RI 2026, “73 Tahun KPU RI Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi”, mengingatkan bahwa perjalanan panjang penyelenggara pemilu bukan semata perayaan usia. Ia merupakan kesempatan mengevaluasi bagaimana mandat sejarah diterjemahkan menjadi pelayanan demokrasi yang semakin baik.
Lincoln mengingatkan dunia tentang pemerintahan yang berasal dari, dijalankan oleh, dan diperuntukkan bagi rakyat. Dalam konteks Indonesia, pesan itu menempatkan KPU, pemerintah, dan masyarakat pada tanggung jawab yang saling berkaitan: KPU mengawal proses pemilihan, pemerintah menghormati mandat dan batas kekuasaan, sementara masyarakat menjaga agar penyelenggaraan negara tetap terbuka terhadap evaluasi.
Baca juga : Badan Pengkajian MPR RI Ingatkan Pentingnya Demokrasi Pancasila
Sukses menyelenggarakan pemilu adalah pencapaian. Menjaga agar hasilnya melahirkan pemerintahan yang bertanggung jawab, lembaga yang independen, dan rakyat yang tetap berdaulat adalah pekerjaan demokrasi yang tidak pernah selesai.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.