Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Anggota Badan Pengkajian MPR RI Soroti Demokrasi Dan Disinformasi Digital
Kamis, 8 Oktober 2026 15:25 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila digelar di Hotel Santika Premiere, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (6/10/2026).
Diskusi yang diselenggarakan Badan Pengkajian MPR RI ini menjadi wadah krusial dalam mengevaluasi keterancaman kedaulatan rakyat akibat praktik politik transaksional, fenomena partai kartel, hingga pergeseran opini publik di era digital.
Hadir dalam FGD ini yakni Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI Prof. Dr. Yasonna H. Laoly beserta para anggotanya yakni Dr. Andreas Hugo Pareira; I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, H. Hasan Basri Agus; Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Erna Sari Dewi, S.E; Drs. H. Guntur Sasono, Denty Eka Widi Pratiwi.
Sejumlah pakar sebagai penangggap di FGD juga hadir, yakni Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2015-2018, Prof. Dr. Arief Hidayat, Dekan FISIP Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Drs. Teguh Yuwono, dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerjasama, Wijayanto.
Anggota Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari menyampaikan bahwa sejatinya kedaulatan yang sepenuhnya di tangan rakyat dapat didorong penuh sesuai Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya melalui fungsi Badan Pengkajian MPR RI.
Di sisi lain, kedaulatan negara juga dinilainya sangat bergantung pada arah pembangunan jangka panjang yang konsisten untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.
Baca juga : Badan Pengkajian MPR RI Ingatkan Pentingnya Demokrasi Pancasila
Dia juga menyoroti kebijakan nasional yang kerap berubah tiap lima tahun seiring pergantian kepemimpinan.
"Yang saya rasakan, karena tidak adanya GBHN dan juga grand strategy, akhirnya tidak ada political will yang kuat. Semua kebijakan itu setiap lima tahun berubah dengan adanya pergantian presiden dan menteri. Arah demokrasi kita untuk kesejahteraan sosial itu sangat fundamental dan perlu diperbaiki bersama. Kami di MPR tentu saja harus mengkaji betul ini supaya tidak salah langkah," tegas Endang.
Sementara itu, Anggota Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI lainya, H. Hasan Basri Agus, soroti pentingnya menjaga konsistensi arah bernegara agar tidak melenceng dari cita-cita awal para pendiri bangsa (founding fathers) ketika dihadapkan pada dinamika dan kepentingan politik kekuasaan.
Baca juga : Abidin Fikri Soroti 120 Tenaga OP Irigasi Masih Berstatus PHL
"Awalnya memang ikhlas dan tulus, tetapi begitu menyangkut kepentingan politik dan keinginan untuk berkuasa lama, pemikirannya bisa berubah. Ini menjadi catatan penting bagi kita bagaimana menjaga dinamika bernegara agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan rakyat tanpa mengorbankan prinsip dasar," ujar Hasan Basri Agus.
Ia juga menekankan pentingnya membangun model demokrasi yang berkarakter khas Indonesia dan tidak mengekor begitu saja pada sistem demokrasi Barat, mengingat perbedaan mendasar pada kondisi sosial, demografi, serta budaya masyarakat.
"Kita tidak bisa serta-merta membandingkan Indonesia dengan negara-negara Barat yang pembangunan infrastrukturnya sudah selesai dan menghadapi tantangan demografi yang berbeda. Dengan jumlah populasi rakyat kita yang sangat besar, pendekatan Demokrasi Pancasila harus disesuaikan dengan realitas dan kebutuhan hakiki bangsa Indonesia," ujarnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
