RM.id Rakyat Merdeka - Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI) mengusulkan agar integritas dan kecerdasan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kelayakan calon pemimpin nasional maupun daerah.
Usulan tersebut akan disampaikan kepada pemerintah dan DPR RI sebagai masukan dalam wacana revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk usulan sertifikasi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bagi calon pemimpin.
Ketua Presidium RAPI Derek Loupatty mengatakan, persyaratan pencalonan tidak seharusnya hanya bertumpu pada kelengkapan administrasi formal.
Menurut dia, kualitas pribadi dan kemampuan seorang calon pemimpin lebih penting untuk menjadi pertimbangan pemilih.
Baca juga : Muhammad Rifqinizamy Karsayuda: Sebaiknya Setelah UU Pemilu Disahkan
“Kami akan sampaikan ke pemerintah dan DPR RI terkait kualifikasi kepemimpinan nasional dan daerah yang tidak boleh hanya diukur dari pemenuhan berkas administrasi formal. Aspek integritas dan kecerdasan figur jauh lebih penting untuk dinilai oleh pemilih,” kata Derek kepada wartawan di Gedung Joeang 45, Jalan Menteng Raya Nomor 31, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Untuk menyederhanakan persyaratan administrasi ijazah, RAPI menawarkan alternatif berupa sertifikasi dari Lemhannas atau surat pernyataan bermeterai yang menyatakan riwayat pendidikan calon pemimpin.
“Kami minta agar seluruh pemimpin ini punya kecerdasan dan integritas. Yang paling penting, pemimpin nasional dan daerah ke depan seharusnya punya sertifikasi Lemhannas juga. Kalau dia bersekolah, dia punya ijazah, cukup di atas meterai Rp 10.000, dia menyatakan bahwa dia lulus SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Jadi, bagi kami, yang paling penting adalah integritas dan kemampuan pemimpin itu sendiri,” jelasnya.
Derek menambahkan, dalam pemilihan umum secara langsung, rakyat pada dasarnya menentukan pilihan berdasarkan kelayakan figur dan rekam jejaknya.
Baca juga : Diskusi Revisi UU Pemilu Bahas Ambang Batas Parlemen
Karena itu, ia menilai masyarakat harus memiliki ruang untuk memilih calon yang dianggap layak.
“Iya, enggak ada batasan. Kita mau bikin clear bahwa semua anak bangsa yang dinilai layak karena yang pilih rakyat secara langsung,” tegasnya.
RAPI berencana menindaklanjuti usulan tersebut melalui pengajuan audiensi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta DPR RI.
Audiensi itu ditujukan untuk menyampaikan berbagai masukan yang diharapkan dapat dipertimbangkan dalam revisi UU Pemilu.
RAPI Tegaskan Komitmen Mengawal Kepemimpinan Prabowo-Gibran
Baca juga : Lucius Karus: Tidak Ada Korelasinya Dengan Tingkat Kinerja
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Presidium RAPI Frans Ansanay mengatakan, organisasinya hadir untuk turut merawat kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan negara.
“Kami mengajak putra-putri Indonesia menjaga kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan negara. Selain itu, RAPI menyatakan sikap bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran adalah suara aspirasi rakyat Indonesia. Jika ada pihak-pihak yang ingin memisahkan kedua tokoh bangsa ini, RAPI akan berdiri di depan untuk membela Presiden dan Wakil Presiden yang sudah kita pilih,” ungkap Frans.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan satu paket kepemimpinan yang dipilih rakyat dalam Pemilu 2024. Karena itu, ia menilai hasil pilihan rakyat harus dihormati.
“Masa sih Presiden dan Wakil Presiden pilihan seluruh rakyat Indonesia mau dibubarkan. Kita tidak boleh diam saja ketika mereka mencabik-cabik pilihan rakyat Indonesia. Masa depan adalah milik generasi muda saat ini, maka sosok itu harus kita kawal terus,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.