RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming dinilai semakin diperhitungkan dalam peta politik nasional. Posisi strategisnya di pemerintahan, tingkat pengenalan publik yang luas, hingga peluangnya dalam kontestasi politik mendatang menjadi modal yang membuatnya terus menjadi perhatian.
Namun, posisi tersebut juga membuat Gibran kerap menjadi sasaran kritik dan serangan politik.
Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin menilai, derasnya serangan terhadap Gibran tidak bisa dilepaskan dari posisi politik serta prospeknya ke depan.
“Semakin kuat posisi seorang tokoh dalam kalkulasi politik, semakin besar pula perhatian dan serangan yang diarahkan kepadanya,” kata Chamad dalam artikel opininya berjudul Gibran dalam Kalkulasi Elite Politik Nasional.
Menurut dia, kekuatan seorang tokoh politik tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang sedang diemban. Daya tawar dalam perebutan kekuasaan berikutnya juga menjadi faktor penting.
Baca juga : Kunker Ke Sulbar, Gibran Disambut Meriah Warga Mamasa Dan Mamuju
Dalam konteks tersebut, Gibran memiliki sejumlah modal politik. Selain menjabat sebagai wakil presiden, putra Presiden ke-7 Joko Widodo itu memiliki tingkat pengenalan publik yang tinggi dan masih masuk dalam bursa kandidat potensial pada kontestasi politik mendatang.
Meski demikian, posisi itu membuat Gibran tidak lepas dari berbagai polemik. Mulai dari persoalan administrasi pendidikan, rivalitas politik, hingga latar belakang keluarganya.
Chamad juga menyoroti derasnya kritik terhadap Gibran di media sosial. Namun, menurutnya, tingginya intensitas kritik di ruang digital tidak serta-merta mencerminkan sikap mayoritas masyarakat.
Karakter media sosial yang mengutamakan interaksi membuat konten kontroversial dan perdebatan politik lebih mudah mendapat perhatian.
“Suara yang terdengar paling keras di media sosial belum tentu mewakili mayoritas sesungguhnya,” ujar Chamad.
Baca juga : Kursi Gibran Mulai Digoyang
Di sisi lain, hasil sejumlah survei menunjukkan berbagai polemik yang mengiringi Gibran belum menghapus peluang politiknya.
Survei SMRC yang dilakukan pada 1-10 Oktober 2026 mencatat elektabilitas Gibran mencapai 8,4 persen dalam simulasi semi-terbuka terhadap 24 nama calon presiden. Angka tersebut menempatkan Gibran di posisi keempat.
Elektabilitas Gibran juga menunjukkan tren peningkatan. Pada November 2025, angkanya tercatat 5,1 persen. Kemudian naik menjadi 6,8 persen pada Februari-Maret 2026 dan kembali meningkat menjadi 7,7 persen pada Juli 2026.
Chamad menilai, tren tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Gibran masih memiliki daya tawar politik di tengah berbagai kritik yang diarahkan kepadanya.
Menurutnya, perhatian publik yang besar terhadap seorang tokoh tidak selalu berujung pada kerugian elektoral. Serangan yang semula ditujukan untuk menurunkan citra seorang figur justru dapat memperluas tingkat pengenalan masyarakat.
Baca juga : Gibran Soal Ijazah: Kami Siap Buka-bukaan, Penggugat Malah Cabut Gugatan
Meski begitu, Chamad mengingatkan meningkatnya perhatian publik tidak otomatis berbanding lurus dengan bertambahnya dukungan politik.
Karena itu, Gibran tetap dituntut membuktikan kapasitas kepemimpinannya melalui kinerja nyata, kemampuan menjalankan tugas pemerintahan, serta akuntabilitas sebagai wakil presiden.
Dengan modal politik yang dimilikinya, Gibran diperkirakan tetap menjadi salah satu figur penting dalam kalkulasi elite politik nasional. Sementara kritik dan serangan politik menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga sekaligus membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.