RM.id Rakyat Merdeka - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Dian Puji Nugraha Simatupang menjelaskan sejumlah kriteria untuk menentukan suatu uang dapat dikategorikan sebagai keuangan negara. Menurutnya, pengelolaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu indikator utama.
Penjelasan tersebut disampaikan Dian saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Dalam persidangan, Dian menyebut terdapat tiga kata kunci untuk menentukan apakah suatu uang termasuk keuangan negara. Ketiganya meliputi pengelolaan melalui mekanisme APBN, pengaturan oleh menteri keuangan selaku bendahara negara, serta seluruh biaya pengelolaannya dibebankan kepada APBN.
"Jadi, tiga kata kunci itu Yang Mulia. Secara teori, kalau dia dikelola dengan cara APBN, kalau dia diatur menteri keuangan sebagai bendahara negara, ketiga, seluruh biaya-biayanya dibebankan ke APBN, jelas Yang Mulia. Tiga kata kunci itu berarti dia keuangan negara," kata Dian dalam persidangan.
Dian yang juga menjabat Ketua Peminatan Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan FH UI itu menjelaskan, secara filosofis, keuangan negara berkaitan dengan upaya negara mencapai tujuan bernegara melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Baca juga : Ahli Hukum Romli Atmasasmita Soroti Penetapan Tersangka Kasus Kuota Haji
Tujuan tersebut, kata dia, diwujudkan melalui APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Jadi hakikatnya seluruh uang-uang yang dikelola dengan wujud APBN, Yang Mulia, itulah merupakan keuangan negara karena dia mencapai tujuan bernegara," ujarnya.
Dian juga merujuk Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.
Ia menjelaskan, hak negara dapat menambah nilai kekayaan bersih negara, sedangkan kewajiban negara menjadi pengurang kekayaan bersih tersebut. Karena itu, menurutnya, tidak semua uang yang dikelola lembaga atau pihak tertentu secara otomatis dapat dikategorikan sebagai keuangan negara.
"Kalau tidak menambah dan tidak mengurangi, ya apa yang menjadi keuangan kalau tidak ada yang menambah dan mengurangi saya sebagai negara," kata Dian.
Baca juga : Sidang Gus Yaqut, Saksi Ceritakan Evaluasi Pelayanan Haji 2024
Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum Gus Yaqut juga meminta Dian menjelaskan landasan teori yang mendukung pandangannya mengenai batasan keuangan negara.
Dian kemudian menguraikan teori Public and Private Regime Rate yang dikemukakan Joseph Proudhon. Teori tersebut membedakan pengelolaan keuangan publik dan keuangan privat.
Menurut Dian, uang yang dikelola melalui mekanisme keuangan publik dan berdampak terhadap penambahan atau pengurangan kekayaan bersih negara dapat dikategorikan sebagai keuangan negara. Sebaliknya, pengelolaan keuangan yang berada di luar rezim keuangan publik tidak serta-merta masuk dalam kategori tersebut.
Selain tiga indikator yang telah dijelaskan, Dian menyebut penyimpanan uang di kas negara juga menjadi salah satu petunjuk untuk menentukan apakah uang tersebut merupakan bagian dari keuangan negara.
Sebagai informasi, Dian dihadirkan sebagai saksi ahli oleh kubu Gus Yaqut dalam perkara yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex.
Baca juga : Sidang Gus Yaqut, Anna Hasbie Ungkap Pembahasan Kuota Tambahan Haji 2023
Sidang berlangsung di ruang Dr HM Hatta Ali, Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Persidangan dipimpin hakim ketua Ni Kadek Susantiani bersama dua hakim anggota.
Sementara itu, pihak Gus Yaqut melalui penasihat hukumnya mempertanyakan dasar penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah karakteristik sumber keuangan haji yang berasal dari dana jemaah.
Dalam perkara ini, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Gus Yaqut bersama Gus Alex melakukan korupsi terkait pengelolaan kuota haji tambahan 2024. Perkara tersebut berkaitan dengan kebijakan pembagian 20.000 kuota tambahan yang diperoleh Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi.
Jaksa menduga penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 130 Tahun 2024 yang membagi kuota tambahan dengan komposisi 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler bertentangan dengan ketentuan pembagian kuota dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.