RM.id Rakyat Merdeka - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) memperkuat konsolidasi internal untuk menghadapi dinamika organisasi yang berkembang belakangan ini. Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan bersama sejumlah pengurus dan perwakilan organisasi anggota di Sekretariat KOWANI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, KOWANI membahas persoalan kepengurusan menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Nomor AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026. SK tersebut berkaitan dengan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada 3 Juni 2026 di The Tribata, Jakarta.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan KOWANI periode 2024–2029, Prof Elza Syarief, mengatakan konsolidasi diperlukan untuk menyamakan pandangan dan memperkuat komunikasi antarorganisasi anggota dalam menyikapi perkembangan tersebut.
Elza menyampaikan, pihaknya mempertanyakan proses penyelenggaraan KLB karena dinilai belum memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KOWANI.
Menurut dia, pelaksanaan KLB seharusnya didasarkan pada usulan tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga dari 119 organisasi anggota, disertai persetujuan Dewan Pimpinan serta pemenuhan ketentuan kuorum.
Baca juga : KOWANI Tegaskan Komitmen Jaga Martabat Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045
"Kami mempertanyakan apakah seluruh prosedur yang diatur dalam AD/ART sudah dipenuhi dalam penyelenggaraan KLB tersebut," ujar Elza dalam konferensi pers yang dimoderatori Humas KOWANI Andi Sarinah.
Elza juga menyoroti persyaratan calon ketua umum yang menurut AD/ART harus pernah menjabat sebagai ketua organisasi anggota sekurang-kurangnya satu periode atau lima tahun, serta aktif dalam kepengurusan pusat KOWANI.
Selain itu, dia mempertanyakan perubahan data kepengurusan dalam profil AHU daring dan dasar penerbitan SK yang merujuk pada Akta Notaris Risbert Nomor 2 tertanggal 29 Oktober 2026.
Atas persoalan tersebut, KOWANI telah menyampaikan surat klarifikasi dan keberatan kepada Kementerian Hukum. Langkah tersebut ditempuh untuk meminta penjelasan mengenai proses administrasi penerbitan SK kepengurusan hasil KLB.
Ketua Himpunan Advokat Perempuan Indonesia (HAPI), Dr Enita Adyalaksmita, yang turut hadir dalam pertemuan itu, mengatakan pihaknya juga menyoroti pencantuman sejumlah nama Dewan Pimpinan dalam akta notaris.
Baca juga : KOWANI Harus Utamakan Persatuan Dan Transparansi
Menurut Enita, terdapat lima nama yang dicantumkan dalam akta tersebut tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Dia menyebut beberapa organisasi asal juga telah menarik kembali mandat yang sebelumnya diberikan kepada perwakilannya.
Enita mengatakan, KOWANI masih mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme administrasi. Namun, jika persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian, pihaknya mempertimbangkan langkah hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dalam konsolidasi tersebut, KOWANI juga menyampaikan adanya keberatan dari sejumlah organisasi anggota terhadap proses KLB dan kepengurusan yang disahkan melalui SK AHU. KOWANI menyebut sebanyak 54 organisasi anggota telah menyampaikan mosi tidak percaya atau menarik dukungan.
Di sisi lain, KOWANI menegaskan bahwa kepengurusan di bawah Ketua Umum Nannie Hadi Tjahjanto dan Sekretaris Jenderal Ratu Dian Hatifah masih menjadi kepengurusan yang mereka akui hingga akhir masa bakti.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan sejumlah organisasi anggota, antara lain PP Dian Kemala, DPP PERWANAS, DPP Alisa Khadijah ICMI, PP KOWAD, PWP 45, PIKAT, Wanita Persahi, Ikapurna, PB Wanita Al-Irsyad, PERPINA, PP Salimah, IKAPOGA, Espas Indonesia, Canaya Ladara Nusantara, Perkopin, Yatnawati, PP IBI, FPPI, dan Yayasan Kowani.
Baca juga : KOWANI Bawa Diplomasi Perempuan Indonesia ke Forum Internasional London
KOWANI menyatakan konsolidasi akan terus dilakukan untuk menjaga komunikasi dan koordinasi antarorganisasi anggota, sekaligus mengawal penyelesaian persoalan kepengurusan melalui jalur yang tersedia.
Seluruh keberatan dan tudingan terkait proses KLB maupun penerbitan SK AHU tersebut merupakan keterangan dari pihak KOWANI. Penilaian mengenai keabsahan proses dan kepengurusan tetap memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait serta penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.