RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia dan Republik Kongo sepakat memperkuat kerja sama di sektor kehutanan, mulai dari pengakuan pasar produk kayu lestari, ketertelusuran rantai pasok, hingga pengelolaan lahan gambut dan mangrove.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Selasa (10/11/2026).
Rohmat mengatakan, Indonesia dan Republik Kongo memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian hutan tropis dunia. Karena itu, kerja sama kedua negara perlu diarahkan untuk menyelaraskan kepentingan lingkungan dengan peluang ekonomi yang berkelanjutan.
“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” kata Rohmat.
Salah satu agenda utama pertemuan adalah penguatan Broader Market Recognition Coalition (BMRC), koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.
Baca juga : COP31 Turki, Menteri LH Tegaskan Target Emisi dan 5 Pilar Aksi Nyata
Koalisi tersebut bertujuan memperluas pengakuan internasional terhadap sistem pengelolaan hutan lestari di negara-negara produsen. Melalui kerja sama ini, negara anggota dapat menyuarakan kepentingan bersama untuk mendorong pasar internasional mengurangi hambatan nontarif.
Dengan demikian, produk kayu lestari yang telah terverifikasi diharapkan memperoleh akses pasar yang lebih setara.
Selain penguatan koalisi, Indonesia menawarkan kerja sama pengembangan sistem ketertelusuran produk hutan dari sumber hingga pasar. Pengalaman Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) dapat menjadi rujukan teknis bagi Republik Kongo yang sebelumnya telah menyampaikan minat mempelajari sistem tersebut.
Menurut Rohmat, transparansi dan legalitas merupakan faktor penting untuk membangun perdagangan kayu internasional yang kredibel.
“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” ujarnya.
Baca juga : Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis, Dukung Transisi & Ketahanan Energi ASEAN
Untuk memperkuat hubungan kelembagaan, Indonesia juga mengusulkan mekanisme pertukaran informasi dan kerja sama teknis yang lebih terstruktur antarkementerian.
Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, serta pertukaran praktik terbaik dalam tata kelola hutan lestari.
Kedua negara juga menjajaki peluang investasi hijau di sektor kehutanan. Fokusnya meliputi pengembangan rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Rohmat turut mengajak Republik Kongo mempercepat operasionalisasi International Tropical Peatland Center (ITPC). Pusat kerja sama internasional di bidang gambut tropis itu diinisiasi Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo sebagai tindak lanjut Brazzaville Declaration yang ditandatangani pada Maret 2018.
Melalui ITPC, kedua negara diharapkan dapat mempercepat riset bersama, menyelaraskan praktik pengelolaan gambut, serta mengembangkan skema pembiayaan iklim yang inovatif.
Baca juga : Pertamina Paparkan Strategi Bisnis Rendah Karbon di COP31 Turki
ITPC juga diharapkan berkembang menjadi pusat rujukan global dalam konservasi ekosistem tropis dan upaya penurunan emisi.
Selain gambut, Indonesia memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan membuka peluang kerja sama konservasi mangrove dengan Republik Kongo.
Kerja sama itu dapat mencakup pertukaran keahlian dalam restorasi lahan basah serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
Rohmat menegaskan, Indonesia berkomitmen membangun kemitraan kehutanan yang mengedepankan prinsip saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur.
“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.